Pemprov Sumut Kawal Langkah Penanganan Krisis Listrik

     Oleh Evalisa Siregar

   Medan, 14/8 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepakat untuk terus mengawal langkah penanganan krisis listrik di daerah itu meski masalah Pertamina-PLN soal harga dan pasokan bahan bakar minyak guna kebutuhan pembangkit listrik diinformasikan sudah teratasi.

        "Krisis listrik di Sumut yang terjadi bertahun-tahun sudah sangat mengganggu.Kali ini, Pemprov Sumut tidak mau lagi diberi janji-janji sehingga harus ada pengawalan ketat dalam penanganan kriris listrik tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga di Medan, Kamis.

        Dia mengatakan itu usai acara hala bil halal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut, dimana dalam acara itu, pengusaha mengeluhkan soal krisis listrik dan gas tersebut.

        Pengawalan, kata Chaidir dilakukan dengan berbagai cara mulai melalui lobi ke anggota DPR  RI, anggota DPD RI asal Sumut, anggota DPRD Sumut dan tentunya Gubernur/Wakil Gubernur Sumut.

       "Tentunya peran atau dukungan pengusaha sendiri termasuk asosiasi seperti Kadin dan lainnya juga sangat dibutuhkan mengawal langkah pengamanan pasokan/ketersedian energi itu,"katanya.

       Dia menegaskan, pengawalan semakin dinilai sangat penting karena selain krisis berlangsung lama juga masih ada potensi besar untuk kembali terjadi kekurangan energi dengan adanya pernyataan PLN tentang beberapa pembangkit listrik di Belawan bersiap untuk menjalani perawatan akibat berumur tua.

       "Sumut tidak mau lagi selalu menjadi korban krisis energi seperti selama ini. Akan adanya pergantian Pemerintahan baru tidak menjadi hambatan bagi Sumut untuk mengawal penanganan krisis energi itu,"katanya.

       Dia menegaskan, dalam waktu dekat ini, yang terkait akan menjumpai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya juga sudah menjanjikan penanganan krisis energi di Sumut.

       Bahkan sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga menegaskan tidak akan ada  masalah krisis listrik di Sumut yang pada kenyataannya tidak terbukti karena masih "byar pet" bahkan semakin parah.

       Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara menegaskan, Kadin sejak awal sudah terus memperjuangkan  agar Sumut bebas dari krisis energi bahkan hingga ke menteri terkait seperti BUMN dan ESDM.

       "Tapi memang nyatanya belum teratasi dengan berbagai alasan dan itu bukan hanya merugikan pengusaha tetapi masyarakat luas,"katanya.

        Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi menyebutkan, sejumlah pembangkit listrik baru seperti  di Pangkalan Susu yang siap beroperasi dengan suplai 400 MW diharapkan bisa menekan kekurangan energi di Sumut.

        Jika tak ada kendala, katanya, pada Desember mendatang sebanyak 200 MW akan sudah tersuplai dan sisanya masuk pada Februari tahun depan.

       "Jika Pangkalan Susu telah beroperas dan disusul pembangkit lainnya, maka pasokan listrik bisa bertambah dan diharapkan tidak lagi defisit,"katanya.

       Namun, kata Wakil Gubernur Sumut itu, pembangunan pembangkit listrik masih perlu terus ditingkatkan karena kebutuhan  akan semakin besar sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian daerah itu. ***2***
Biqwanto
(T.E016/B/B. Situmorang/B. Situmorang)