Medan, 14/5 (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara prihatin dengan kondisi Bandar Udara Binaka di Kota Gunung Sitoli, terutama karena akan diselenggarakannya sidang raya Persekutuan Gereja di Indonesia ke-16 tahun 2014.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Wali kota Gunung Sitoli Martinus Lase di Medan, Selasa, anggota Komisi D DPRD Sumut Ramli mengatakan, keprihatinan terhadap Bandara Binaka itu terlihat dari kondisi landasan yang berjamur dan berkerikil sehingga tidak memungkinkan didarati pesawat jet.
Lain lagi dengan adanya sejumlah masyarakat yang bebas keluar masuk bandara, terutama melintasi landasan pacu sehingga dapat mengganggu penerbangan.
Selain itu, pihaknya juga prihatin dengan fasilitas bandara seperti toilet yang tidak layak, termasuk di fasilitas VIP yang sering dipergunakan kalangan pejabat.
"Apa toilet pun harus dikirim dari Pemprov Sumut?" kata politisi Partai Demokrat itu setengah bertanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Biller Pasaribu mengatakan, kondisi dan fasilitas Bandara Binaka juga dinilai karena memiliki landasan pacu sepanjang 1.800 meter dengan lebar 30 meter.
Untuk kepentingan jangka panjang, terutama kesiapan untuk menyambut peserta sidang raya Persekutuan Gereja di Indonesia ke-16 tahun 2014 yang datang dari berbagai provinsi dan sejumlah negara, landasan pacu Bandara Binaka perlu diperpanjang hingga 4.500 meter dengan lebar 45 meter.
"Paling tidak, panjangnya minimal 3.500 meter agar dapat didarati pesawat berbadan besar," katanya.
Wali kota Gunung Sitoli Martinus Lase mengatakan, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias telah memiliki komitmen untuk membantu pengembangan Bandara Binaka.
Dalam pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu, disepakati setiap kepala daerah di Kepulauan Nias tersebut untuk menyiapkan anggaran dalam perluasan lahan bandara.
"Pemkot Gunung Sitoli menyiapkan lima hektare, kabupaten lain masing-masing tiga hektare," katanya.
Dari komitmen tersebut, pihaknya telah mendapatkan sejumlah lahan yang akan dipergunakan untuk memperluas dan mengembangkan Bandara Binaka.
Namun keberadaan lahan tersebut belum dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan anggaran pengembangan Bandara Binaka ke Kementerian Perhubungan karena adanya masalah dalam sertifikasi dan dokumen surat.
"Lahan sudah ada, tetapi banyak dokumen yang hilang. Namun dalam dua minggu ini, kami sedang kerja keras untuk menyiapkan dokumen itu," katanya. ***3***
Nurul H
(T.I023/B/N. Hayat/N. Hayat)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Wali kota Gunung Sitoli Martinus Lase di Medan, Selasa, anggota Komisi D DPRD Sumut Ramli mengatakan, keprihatinan terhadap Bandara Binaka itu terlihat dari kondisi landasan yang berjamur dan berkerikil sehingga tidak memungkinkan didarati pesawat jet.
Lain lagi dengan adanya sejumlah masyarakat yang bebas keluar masuk bandara, terutama melintasi landasan pacu sehingga dapat mengganggu penerbangan.
Selain itu, pihaknya juga prihatin dengan fasilitas bandara seperti toilet yang tidak layak, termasuk di fasilitas VIP yang sering dipergunakan kalangan pejabat.
"Apa toilet pun harus dikirim dari Pemprov Sumut?" kata politisi Partai Demokrat itu setengah bertanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Biller Pasaribu mengatakan, kondisi dan fasilitas Bandara Binaka juga dinilai karena memiliki landasan pacu sepanjang 1.800 meter dengan lebar 30 meter.
Untuk kepentingan jangka panjang, terutama kesiapan untuk menyambut peserta sidang raya Persekutuan Gereja di Indonesia ke-16 tahun 2014 yang datang dari berbagai provinsi dan sejumlah negara, landasan pacu Bandara Binaka perlu diperpanjang hingga 4.500 meter dengan lebar 45 meter.
"Paling tidak, panjangnya minimal 3.500 meter agar dapat didarati pesawat berbadan besar," katanya.
Wali kota Gunung Sitoli Martinus Lase mengatakan, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias telah memiliki komitmen untuk membantu pengembangan Bandara Binaka.
Dalam pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu, disepakati setiap kepala daerah di Kepulauan Nias tersebut untuk menyiapkan anggaran dalam perluasan lahan bandara.
"Pemkot Gunung Sitoli menyiapkan lima hektare, kabupaten lain masing-masing tiga hektare," katanya.
Dari komitmen tersebut, pihaknya telah mendapatkan sejumlah lahan yang akan dipergunakan untuk memperluas dan mengembangkan Bandara Binaka.
Namun keberadaan lahan tersebut belum dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan anggaran pengembangan Bandara Binaka ke Kementerian Perhubungan karena adanya masalah dalam sertifikasi dan dokumen surat.
"Lahan sudah ada, tetapi banyak dokumen yang hilang. Namun dalam dua minggu ini, kami sedang kerja keras untuk menyiapkan dokumen itu," katanya. ***3***
Nurul H
(T.I023/B/N. Hayat/N. Hayat)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013