"Kalau perlu, RT/RW dan kepala lingkungan juga dilibatkan," kata anggota DPRD Kota Medan Hasyim di Medan, Jumat, terkait imbauan Presiden Yudhoyono agar aparat pemerintahan meningkatkan sosialisasi pengajuan KUR.
Selama ini, kata Hasyim, masih banyak masyarakat yang belum mengajukan KUR meski sangat membutuhkan modal untuk merintis atau mengembangkan usaha yang dijalani.
Namun karena minimnya pengetahuan tentang prosedur dan skema pengajuannya, masyarakat enggan untuk mengajukan permohonannya ke pihak perbankan.
Karena itu, informasi tentang prosedur dan skema pengajuan KUR tersebut harus maksimal dengan melibatkan aparatur desa dan kelurahan, bahkan RT/RW dan kepala lingkungan.
Sosialisasi hingga tingkat desa semakin diperlukan karena di pedesaan sangat banyak UKM dan berbagai jenis usaha mikro yang membutuhkan modal.
"Di pedesaan banyak yang membutuhkan modal. Jadi, sosialisasinya harus sampai ke desa-desa," kata Ketua Fraksi PDI Perjugan DPRD Kota Medan itu.
Ia menambahkan, selain sosialisasi hingga ke pedesaan, pemerintah juga harus menjamin kesiapan pihak perbankan yang menjadi lembaga yang menyalurkan KUR dana tersebut.
Kemudian, pemerintah juga harus dapat memastikan pihak perbankan lebih meringankan persyaratan pengajuan KUR sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
"Kalau terlalu dipersulit, masyarakat enggan mengajukannya," kata Hasyim.
Sebelumnya, saat bertemu dengan nelayan di Perkampungan Nelayan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat, Presiden Yudhoyono meminta aparat pemerintahan di daerah bersama-sama dengan perbankan meningkatkan upaya sosialisasi skema pengajuan KUR.
Presiden mengaku kecewa jika mengetahui masih adanya masyarakat yang kurang paham prosedur pengajuan KUR yang anggarannya triliun rupiah setiap tahun.
"Banyak nelayan yang tidak tahu KUR, segera minta BRI terdekat berikan penjelasan pada komunitas nelayan, bagaimana prosesnya," kata Presiden. ***2***
(T.I023/B/M019/M019)
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
