Kemenkum Sumut pantau penilaian kompetensi mansoskul JF perancang PUU

Medan (ANTARA) - Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kompetensi Mansoskul bagi Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta JF Arsiparis Komisi Yudisial, Senin.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai 25 hingga 26 Mei 2026 tersebut diikuti sebanyak 69 peserta, terdiri dari 24 peserta secara luring (offline) dan 45 peserta secara daring (online).

Penilaian kompetensi dilaksanakan melalui berbagai metode, di antaranya Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara, simulasi analisa kasus, wawancara mendalam, proposal writing untuk jenjang JF Utama, serta in tray exercise.

Dalam arahannya sebelum kegiatan dimulai, Nuriati Marbun selaku panitia pusat menegaskan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan penilaian kompetensi.

“Peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan kemampuan terbaik agar hasil yang diperoleh secara optimal,” ujar Nuriati Marbun.

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, kegiatan ini diikuti oleh empat orang peserta. Salah satunya adalah Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum., yang mengikuti penilaian kompetensi sebagai bagian dari proses kenaikan jenjang menuju Jabatan Fungsional Utama Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaksanaan penilaian kompetensi di Kanwil Kemenkum Sumut yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 turut dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Ignatius Mangantar Tua Silalahi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Ferdiansyah serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Devina Natalia Br Tarigan.

Kehadiran pimpinan tersebut merupakan bentuk dukungan dan perhatian terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pejabat fungsional yang kompeten, profesional, serta memiliki kapasitas strategis dalam mendukung pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.