Madina (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution membuka Musrenbang tersebut secara daring, Senin (6/4), di tengah persiapan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut di Medan.
Kegiatan Musrenbang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Panyabungan, dan dipimpin oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Dalam arahannya, Saipullah mengatakan Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena menjadi forum penyelarasan program dan kegiatan dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara.
Ia menjelaskan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Madina pada 2025 tercatat sebesar 4,38 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 - 6,80 persen pada 2027.
Selain itu, tingkat pengangguran yang pada 2025 sebesar 7,18 persen ditargetkan menurun menjadi 6,75 - 6,09 persen pada 2027. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,26 persen pada 2025 ditargetkan naik menjadi 74,35 persen pada 2027.
Saipullah juga menyebutkan rasio gini pada 2025 sebesar 0,2420 ditargetkan menurun menjadi 0,235 - 0,232 pada 2027. Sementara angka kemiskinan dari 7,91 persen diharapkan turun menjadi 4,43 - 5,74 persen, dan inflasi dari 4,37 persen ditekan menjadi sekitar 2,24 persen.
Menurut dia, kondisi geografis Madina yang rawan bencana menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya integrasi prinsip pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Madina 2025–2029.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2027,” katanya.
Ia menambahkan, tema pembangunan Kabupaten Madina tahun 2027 adalah “Peningkatan Pelayanan Dasar, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi untuk Mewujudkan Daerah Tangguh”.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Madina Birul Walidain mengatakan Musrenbang RKPD 2027 bertujuan menyepakati rancangan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan masukan para pemangku kepentingan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
