Medan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebutkan, bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah layak huni.
"Seperti pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)," ujar Toti dalam mendukung Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau Mall Pelayanan Publik Medan, Jumat (10/10).
Mendagri melanjutkan, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat yang membeli rumah pertama, dan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu, mempercepat proses perizinan maksimal 10 hari kerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan menyiapkan fasilitator lapangan mendampingi renovasi rumah sesuai standar rumah sehat.
"Kalau belum menikah, penghasilan maksimal Rp8,5 juta. Kalau sudah berkeluarga, maksimal Rp10 juta untuk kategori MBR," tutur Tito.
Mendagri juga menyebutkan, bagi pengembang yang membangun rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga mendapat kemudahan.
"Otomatis harga jadi lebih murah. Tapi banyak yang belum tahu soal ini," jelas Tito.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendukung pengembangan ekosistem perumahan program FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Sumut.
Salah satunya rencana mewujudkan pembangunan kompleks perumahan bagi karyawan perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
"Peninjauan ini untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kemudahan membangun atau merenovasi rumahnya. Negara telah memberikan perhatian luar biasa kepada rakyat kecil yang ingin memiliki rumah," kata Bobby.
Gubernur mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk penyediaan permukiman bagi pekerja, termasuk pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.
Pemprov Sumut akan terus mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto agar berjalan sukses di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
"Kami yakin program ini memberi banyak manfaat bagi rakyat kecil untuk mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau," jelas Bobby.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kehadiran pihaknya bersama Mendagri Tito Karnavian adalah bagian untuk pengawalan program Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, salah satunya sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia.
"Ini sangat bagus untuk kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan UMKM. Subsidi bunganya lima persen, jangan lagi pinjam ke rentenir. Manfaatkan fasilitas ini agar terserap maksimal," papar Maruarar.
