Samosir (ANTARA) - Ratusan pegawai honorer dari tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Sumatera Utara (Sumut) mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (2/10), mengadukan nasib terkait hilangnya peluang mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Samosir, tahun anggaran 2024 gagal ditetapkan.
Di pertemuan itu isak tangis ratusan pegawai honorer, yang telah mengabdi belasan tahun di Pemkab Samosir tidak terbendung lagi. Mereka sangat kecewa gagal nya pengesahan P-APBD 2024 yang sebelumnya telah direncanakan menampung anggaran pengangkatan P3K tidak terlaksana akibat ketidakhadiran beberapa anggota DPRD saat pelaksanaan sidang paripurna menjadi tidak kuorum.
Koordinator pegawai honorer Samosir Gembira Simbolon, terlihat sambil terisak-isak menangis mengatakan sangat kecewa terhadap kelakuan oknum DPRD 'nakal' yang disebut dengan sengaja lalai menjalankan amanah tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat di Samosir memikirkan kepentingan orang banyak.
"Sebelumnya, kami sudah sangat senang dan berterima kasih atas niat pak bupati Vandiko Gultom memperjuangkan nasib kami 766 tenaga honorer sampai ke Jakarta menemui MenPan-RB, 28 Mei 2024 lalu bersama tiga unsur pimpinan DPRD Samosir dan enam anggota DPRD agar bisa menjadwalkan ujian pengangkatan P3K di P-APBD. Tapi ini kenapa malah wakil kami di gedung DPRD ini, bahkan mereka (DPRD) yang ikut pergi kesana (Jakarta) tega memperlakukan kami seperti ini, tidak hadir saat paripurna," jelasnya.
Kesedihan Gembira Simbolon tersebut semakin tidak tertahan ketika ratusan tenaga honorer lainnya dari lintas OPD (organisasi perangkat daerah) yang hadir di gedung rakyat itu ikut menangis. Menurutnya, oknum 'nakal' anggota DPRD Samosir telah membuat mereka putus harapan untuk menjadi pegawai.
"Kami seperti merasa tidak dihargai, sementara kami sudah mengabdi belasan tahun bahkan sampai bertaruh nyawa di pekerjaan kami. Bagaimana ke depan menghidupi keluarga melanjutkan sekolah anak-anak kami? Kami tidak punya lahan untuk bertani, hanya pekerjaan ini satu-satunya yang jadi tumpuan kami," ujar Gembira.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir menerima keluhan dan harapan dari ratusan tenaga harian lepas (THL) itu menyebut gagal nya P-APBD 2024 akibat tidak kuorum nya peserta sidang paripurna yang tidak mencapai 2/3 dari jumlah DPRD Samosir saat ini sebanyak 24 kursi.
"Sesuai tatib, setidaknya 17 anggota DPRD yang hadir di paripurna untuk kuorum. Namun yang hadir hanya 15 anggota saja. Pastinya, mereka yang tidak hadir itu mengetahui ada agenda paripurna penetapan P-APBD. Tapi secara individu alasan absen tidak diketahui secara persis," katanya.
Sesuai daftar absensi sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Samosir, adapun ke 9 nama anggota DPRD yang tidak hadir saat sidang paripurna penetapan P-APBD 2024 itu diantaranya ada nama Siska Ambarita, Durcan Nainggolan, Philipus Pandiangan, Pardon Lumban Raja, dan Juliman Hutabalian dari Fraksi PDI-Perjuangan. Kemuidan Wisnu Sidabutar, Maringan Naibaho, Nurmerita Sitorus (Gerindra) dan Jonner Simbolon (Nasdem).
Meski demikian, Nasip mengatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib 766 tenaga honorer yang tercatat di database Pemkab Samosir tersebut hingga di tahun anggaran 2026 mendatang.
"Bagaimana teknis nya nanti sampai tahun anggaran 2026 mendatang akan menjadi tugas kami DPRD bersama Pemkab Samosir. Tapi intinya, kita akan perjuangkan seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai," sebut Jonner disambut tepuk tangan meriah dan isak tangis bahagia ratusan tenaga honorer yang hadir di pertemuan itu.
