Kemenkumham Sumut buka bimbingan teknis di unit pelaksanaan teknis

Medan (ANTARA) - Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) membuka bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) di unit pelaksanaan teknis (UPT).

Kanwil Kemenkumham Sumut Agung Krisna di Medan, Kamis, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas laporan dan akuntabilitas kinerja semua di UPT.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga dituju untuk meningkatkan pemahaman  tentang proses penyusunan LKjIP sesuai sistematik dan pedoman yang berlaku

Hal ini menjadi salah satu upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK9.OT.03.01 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Percepatan Kinerja Melalui Indikator Reformasi.

"Ini menjadi salah satu upaya kita untuk menindaklanjuti tindak lanjut percepatan kinerja melalui indikator reformasi, yang bertujuan mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdampak, sehingga dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat," jelas Agung.

Agung mengimbau seluruh jajaran untuk memastikan LKjIP yang disusun selama kegiatan ini bukan hanya sebagai formalitas administratif. Ia juga menekankan pentingnya LKjIP yang berkualitas sebagai wadah evaluasi diri, identifikasi tantangan, dan perencanaan langkah perbaikan ke depannya. 

"Pastikan LKjIP yang telah disusun bukan hanya formalitas administrasi namun menjadi cerminan komitmen komitmen UPT terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Ini menjadi penting karena, LKjIP yang berkualitas dapat menjadi wadah kita untuk mengevaluasi diri, mengidentifikasi tantangan, serta melakukan perencanaan yang matang atas langkah-langkah perbaikan terbaik yang harus kita ambil ke depannya," ujar Agung.

Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hotmonaria Damanik, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Maraulina, Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Devina Natalia Br Tarigan, serta Staf Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.