Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan, tenaga pendamping menjadi ujung tombak dalam membantu dan meningkatkan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Mereka dianggap sebagai ujung tombak karena bisa turun langsung ke lapangan," ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait di Medan, Selasa.
Sebab, Naslindo melanjutkan, biasanya pelaku UMKM ragu datang ke dinas mungkin lantaran takut atau yang lainnya.
Akan tetapi, jika ditemui langsung dengan semangat kekeluargaan, dia menyebut pelaku UMKM bisa lebih terbuka.
"Mereka dapat mengungkapkan masalah dan keterbatasan yang mereka rasakan. Di situlah kami melalui tenaga pendamping akan memberikan solusinya," kata Naslindo.
Saat ini, dia memaparkan, Sumut memiliki sekitar 60 orang tenaga pendamping UMKM yang tersebar di kota dan kabupaten provinsi tersebut.
Menurut Naslindo, jumlah tenaga itu memang belum ideal lantaran pelaku UMKM di Sumut berjumlah lebih dari satu juta.
"Meski demikian, kami tetap memaksimalkan keberadaan mereka dengan meningkatkan kualitasnya. Di setiap kabupaten dan kota Sumut ada satu atau dua tenaga pendamping dengan status non-ASN," tutur dia.
Tenaga pendamping, Naslindo menambahkan, diminta untuk memiliki kepekaan dan kemampuan untuk memetakan persoalan yang dialami pelaku UMKM.
Ketika mendapatkan aduan atau permohonan bantuan, dia menyebut tenaga pendamping wajib menyampaikan jalan keluar.
Misalnya, Naslindo mencontohkan, terkait pembiayaan, tenaga pendamping dapat mengarahkan pelaku UMKM ke jalur yang memungkinkan mereka memperoleh bantuan modal.
"Namun tentu saja persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu misalnya pengurusan izin usaha," ujar Naslindo.
Di Sumut, pemerintah provinsi mencatat terdapat 1.166.918 pelaku usaha di wilayahnya, di mana sebanyak 98,87 persen atau 1.153.758 di antaranya bergerak di bidang usaha mikro dan kecil. Adapun 1,12 persen atau 13.610 pelaku yang berada di tataran usaha menengah dan besar.
