Pemprov Sumut salurkan dana Rp443 miliar hasil pajak rokok ke daerah

Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 daerah tingkat kabupaten/kota se-Sumut lewat skema bagi hasil pajak rokok triwulan I 2026.

"Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution setelah memimpin rapat secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

Selain itu, lanjut dia, dalam dana sebesar Rp443 miliar tersebut juga terdapat pembayaran kurang salur bagi hasil pajak rokok Provinsi Sumut pada 2024 dan 2025.

Gubernur menjelaskan, bahwa total dana tahap pertama terdiri atas bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar, dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut akan segera menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran pajak rokok bagi kabupaten/kota se-Sumut dengan total mencapai Rp3,31 triliun.

"Untuk penyaluran direncanakan dalam tiga tahap tahun ini. Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun bisa kita selesaikan tahun 2026, karens saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun," jelas Bobby.

Gubernur juga menyoroti kondisi fiskal di 33 kabupaten/kota se-Sumut karena berdasarkan data realisasi pendapatan daerah triwulan pertama tahun ini rata-rata melampaui target di atas 15 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan, para bupati dan wali kota di Sumatera Utara agar menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

"Tolong upgrade antara realisasi pendapatan, dan belanja. Jangan sampai pendapatan tinggi, tetapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," tegasnya.

Ke depan, kata Bobby, Pemprov Sumut juga akan menerapkan metodologi baru guna menetapkan prioritas kebutuhan fiskal daerah.

Penilaian kebutuhan fiskal daerah tidak hanya berbasis angka makro, tetapi juga efektivitas program kerja masing-masing daerah.

Ada sebanyak 10 indikator makro akan menjadi acuan mulai pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan hingga indeks kualitas lingkungan hidup.

"Apakah program itu berdampak langsung pada penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang pemerintahnya aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan, maka kami dukung penuh," tegas Bobby.