Sebab, menurut dia, proses tersebut bukan tanpa tantangan terutama soal waktu yang terbatas karena masih banyak hal yang harus dilakukan setelah pendaftaran, salah satunya yaitu survei.
"Waktu terbatas karena Desember 2023 akan ada verifikasi," tutur Kabir.
Tantangan berikutnya, dia menjelaskan, adalah soal pandangan masyarakat. Kabir mengatakan banyak warga yang mengira program sambungan air gratis itu bagian dari masa kampanye untuk Pemilu 2024.
Jika terjadi hal demikian, Kabir memastikan bahwa jajarannya di lapangan akan memberikan penjelasan bahwa itu merupakan program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, di mana pemerintah menargetkan ada 10 juta sambungan air bersih ke masyarakat sampai tahun 2024.
"Kami meyakinkan masyarakat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu," ujar Kabir.
Hingga saat ini, total jaringan sambungan rumah yang terpasang dari semua Instalasi Pengolahan Air (IPA) termasuk IPA kabupaten dan kota secara nasional baru mencapai 3,8 juta sambungan rumah. Dengan demikian, terdapat kekurangan 6,2 juta sambungan rumah.
"Pemasangan sambungan inilah yang didanai oleh Inpres," kata Basuki.
