ASN Pematang Siantar diingatkan tidak politik praktis, ada enam larangan

Ketua Bawaslu Pematang Siantar, Nanang Wahyudi Harahap (tengah), Franki D Sinaga (kanan) dan Riky Fernando Hutapea. (FOTO ANTARA/Waristo)

Begitu juga membuat kegiatan yang memperlihatkan keberpihakan, dan mempengaruhi rekan sesama ASN dan anggota keluarga, masyarakat, serta memberikan fotokopi KTP.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Franki D Sinaga menyebut, larangan tersebut mengacu pada asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014.

Makanya ASN diimbau untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait netralitas.