Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk 10 kalinya secara beruntun dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut pada laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
"WTP ini suatu kegiatan yang kita clear sesuai dengan kemampuan pekerjaan, sehingga bisa dilihat progresnya, kemajuan dan dievaluasi suatu wilayah. Karena pengelolaan pemerintah dinilai dengan itu, kita berharap tahun 2023 Sumut bisa meraihnya," ujar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai acara Kick Off Meeting menuju 10 Tahun berturut-turut Opini WTP laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut dan WTP Laporan Keuangan 33 kabupaten/kota Tahun 2023.
Gubernur mengatakan Pemprov Sumut tercatat sejauh ini sudah sembilan kali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut secara beruntun mulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2022.
Menurut Rahmayadi, tata kelolaan pemerintah dan keuangan di Pemprov Sumut tidak ada permasalahan, sehingga mempersiapkan untuk mengejar WTP ke-10 secara beruntun.
"Kita kalau provinsi tidak ada masalah dia. Namun, ada enam daerah kabupaten/kota secara laporannya masih amburadul atau menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) LKPD tahun anggaran 2022," kata Edy Rahmayadi.
Pemprov Sumut targetkan raih WTP dari BPK RI untuk ke-10 kalinya
Senin, 14 Agustus 2023 15:38 WIB 4045
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai acara Kick Off Meeting menuju 10 Tahun berturut-turut Opini WTP laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut dan WTP Laporan Keuangan 33 kabupaten/kota Tahun 2023. ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
