Tahapan Pemilu 2024 di Sumut "on the track"

Menurutnya, pemberian jaminan kerja bagi seluruh badan "ad hoc" penyelenggara pemilu perlu menjadi perhatian bersama sehingga para petugas nyaman dalam melakukan tugas negara tersebut.

"Bagaimana mereka bisa bekerja dengan nyaman karena mereka bekerja di lapangan. Contohnya di Batubara. Ada seorang Ibu Panitia Pemungutan Suara (PPS) meninggal ditabrak truk. Ini tentu kita tidak harapkan terjadi. Tapi kalau misal terjadi paling tidak keluarganya bisa merasa nyaman karena mereka ini sedang menjalankan tugas negara," katanya.

Doli menyebut pemberian jaminan kerja ini menjadi perhatian pemerintah untuk memonitor anggaran pemilu agar bisa dikoneksikan dengan APBD, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota

"Di Sumut ini kebetulan saya sudah cek. Sudah ada beberapa kabupaten yang menindaklanjuti itu. Contoh, misalnya di Dairi sudah dimasukkan anggaran buat penyelenggara "ad hoc" sebagai asuransi. Jadi kalau ada apa-apa mereka di-'cover' APBD. Kami sedang terus memperjuangkan supaya pemerintah pusat punya perhatian tentang hal ini," kata dia..

Ia menjelaskan sudah ada instruksi Presiden yang menjadi dasar hukum untuk memberikan jaminan kerja bagi badan "ad hoc" penyelenggara pemilu.

"Instruksi Presiden tersebut akan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur serta Bupati dan Wali Kota," katanya