Gubernur Edy: Realisasi pendapatan daerah Sumut 2022 Rp12,594 triliun

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan realisasi pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sumut tahun 2022 sebesar Rp12,594 triliun atau 101,08 persen dari yang ditargetkan Rp12,459 triliun.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp12,509 triliun atau 93,39 persen dari target Rp13,395 triliun.

"Realisasi belanja ini dialokasikan untuk keperluan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” ujar Edy pada rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2022, di Medan, Senin.

Edy Rahmayadi menjelaskan jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2022 maka diperoleh surplus sebesar Rp85.349.867.512 sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp990.810.739.008.

"Sehingga diperoleh Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2022 sebesar Rp1.076.160.606.520. Jika dibandingkan dengan Silpa tahun 2021 sebesar Rp1.097.493.514.239, maka Silpa tahun 2022 mengalami penurunan sekitar Rp21.332.907.718,” kata Edy.

Edy Rahmayadi juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumut telah mendapatkan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dengan begitu, Pemprov Sumut secara berturut-turut mendapat sembilan kali opini WTP.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya kerja keras dan jerih payah kita semua, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2022 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan,” tutur Edy.

Lebih lanjut, Edy mengatakan Pemprov Sumut terus berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nyata, berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan,” ucap Edy.