Medan (ANTARA) - Ketua Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Kota Medan Hendra DS menyoroti masih buruknya kinerja pemerintah kota dalam penanganan infrastruktur di Kota Medan, Sumatera Utara.
"Pengerjaan infrastruktur belum profesional. Bahkan di akhir tahun, sehingga mutu kualitas proyek tidak maksimal dan sekedar menghabiskan anggaran," tegas Hendra di Medan, Selasa (22/11).
Hal itu diungkapkannya dalam rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan penandatanganan/pengambilan keputusan DPRD Kota Medan dengan kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan 2023.
Legislator ini menyebut pelaksanaan pembangunan infrastruktur di ibu kota Provinsi Sumatera Utara harus terus ditingkatkan, baik sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaan.
Upaya dan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mengejar kualitas pembangunan infrastruktur juga harus didukung dengan pengawasan lebih ketat.
"Fakta di lapangan pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan masyarakat. Misalkan Pengorekan bekas galian tidak ditangani baik, sehingga menghilangkan kenyamanan," terang dia.
Selain itu, seringkali pengerjaan infrastruktur di Kota Medan dilaksanakan akhir tahun anggaran, sehingga target cuma penyelesaian pengerjaan pembangunan.
"Ke depan kami minta pengerjaan infrastruktur dilakukan semester awal tahun anggaran, sehingga mampu menghasilkan kualitas lebih baik dan sistem pengawasan lebih baik pula," tegas Hendra.
Fraksi HPP soroti buruknya kualitas infrastruktur di Medan
Rabu, 23 November 2022 10:58 WIB 942
Ilustrasi - Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi III A ruas Simpang Yasmin - Salabenda sepanjang 2,6 km di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2019). (Dok ANTARA)
