Kepala BNPT sebut ASN rentan terpapar ideologi kekerasan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam konferensi pers Fenomena Ideologi Kontemporer di Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (20/6/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar ideologi kekerasan, sehingga kegiatan wawasan kebangsaan perlu digencarkan.

"Kami juga menyadari bahwa pegawai negeri termasuk salah satu kelompok yang rentan terpengaruh, terpapar," kata Boy kepada wartawan dalam konferensi pers Fenomena Ideologi Kontemporer di Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan BNPT sebelumnya pernah menemukan sejumlah rumah ibadah di lingkungan instansi pemerintahan yang digunakan untuk melakukan propaganda ideologi kekerasan.

Baca juga: Panglima TNI: Penumpasan KKB Papua akan berlangsung dalam jangka panjang

Oleh karena itu, Boy menilai para pimpinan lembaga pemerintahan harus memperkuat empat pilar kebangsaan Indonesia guna memperkuat ketahanan ASN dari paparan ideologi tersebut.

"Yang terpenting, ke depan ini, para ASN harus kita jaga bersama. Kami mengingatkan bahwa penguatan empat pilar kebangsaan kita adalah kewajiban bersama," tegasnya.

Empat pilar kebangsaan tersebut adalah pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Boy berharap para pemimpin instansi pemerintahan lebih sering menggelar kegiatan terkait wawasan kebangsaan, yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai moderasi ASN dalam beragama.

"Kami mengkoordinasikan semaksimal mungkin agar program-program itu bisa berjalan di kalangan pemerintah daerah. Kami intens berkomunikasi dengan jajaran Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik)," tuturnya.

BNPT bekerja sama dengan jajaran Pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi ASN dari paparan ideologi yang mengarah kepada ideologi kekerasan. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa ASN berlaku dan menjalankan nilai-nilai sesuai dengan ideologi Pancasila.

"Pimpinan lembaga harus memastikan dan menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan agar anggota yang di bawahnya tidak mudah terpapar," ujarnya.