DPRD Medan pertanyakan angka stunting capai 400 jiwa

Medan (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari mempertanyakan penanganan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Medan dalam menekan angka kekerdilan atau stunting yang kini mencapai sekitar 400 jiwa di daerah ini.

"Sejauh ini kami menilai penanganan kekerdilan atau stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, segera kami agendakan kembali RDP (rapat dengar pendapat) dengan OPD terkait," ujar Sudari di Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/5).

Dalam rapat tersebut, lanjut dia, khusus membahas penanganan yang dilakukan selama ini untuk menekan angka kekerdilan anak, sehingga OPD terkait dihadirkan.

Sebab dari angka kekerdilan sekitar 400 jiwa itu, kata dia, ada 19 lokus yang dominan berada di kawasan Medan Utara atau tepatnya di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

“Kami minta Dinas P2KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) memberi penyuluhan kepada warga yang akan menikah. Selanjutnya Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan perhatikan asupan gizi kepada ibu dan calon bayi," ucapnya.

Ia mengatakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan juga harus terlibat dalam membenahi lingkungan kumuh, karena kondisi sanitasi yang buruk menjadi penyebab utama kekerdilan.

"Kekerdilan ini merupakan perhatian pemerintah pusat, dan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah kota. Kami tidak ingin masih ada anak-anak yang kurang mendapat asupan gizi," kata Sudari.

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kota Medan dr Sherivia Faradilla mengatakan saat ini jumlah prevalensi kekerdilan di daerah ini mencapai 0,47 persen pada penimbangan Februari 2022.

"Setiap tahun kita ada penimbangan dua kali, yakni Agustus dan Februari. Kemarin kita menimbang sekitar 550 anak, dan Pemkot Medan menetapkan 63 lokus penanganan kekerdilan," katanya.

"Memang saat ini angka kekerdilan anak tertinggi di Kota Medan ada di Kelurahan Sicanang dengan sekitar 50 jiwa," kata Sherivia.