ICW sebut DAK Rp34 Miliar di Taput "buang anggaran", ini jawaban Kadisdik

Tapanuli Utara (ANTARA) - Lebih dari 50 unit bangunan sekolah dari mulai tingkat TK hingga SMP di Tapanuli Utara, dirobohkan untuk dibangun kembali menggunakan dana alokasi khusus sebesar Rp34 miliar dalam nomenklatur anggaran rehabilitasi ruangan dengan tingkat kerusakan minimal sedang.

Investigator Indonesian Corruption Watch Taput, Murhasir Manalu mengungkapkan, bangunan-bangunan yang dirobohkan didominasi oleh bangunan yang dinilai masih sangat layak dari sisi kondisi kekokohan bangunan.

"Puluhan bangunan yang masih sangat layak terpaksa dirobohkan hanya untuk menyerap anggaran DAK senilai Rp34 miliar. Ini sama saja buang-buang anggaran," ujar Murhasir, Rabu (22/9).

Dikatakan, kondisi bangunan layak yang disebutkan sangat nyata saat pihaknya menyambangi satu per satu sekolah penerima dana dimaksud.

Baca juga: Libatkan mahasiswa IAKN tanam pohon, Satika: Sinergi, iman, dan peduli lingkungan

"Lihat saja di lokasi SMPN 2 Tarutung, SMPN 3 Tarutung, dan lainnya di 15 kecamatan se Taput. Kita miris, saat bangunan yang masih sangat kokoh dihancurkan, sementara masih sangat banyak bangunan sekolah lainnya yang terancam roboh dan lebih membutuhkan anggaran ini," terangnya.

Nyaris senada, Fraksi PKB Taput dalam pandangannya di tengah Rapat Paripurna P-APBD Taput 2021 juga menyinggung kegiatan rehabilitas bangunan sekolah dimaksud yang dinilai salah penempatan.

"Kami kurang memahami, dimana kesalahan penempatan program tersebut," ungkapnya.

Padahal, menurut pandangan fraksinya yang dibacakan Ketua F-PKB, Novada Sitompul, pihaknya mengaku prihatin melihat kondisi ruang belajar di wilayah Pahae yang tidak layak pakai, dengan kondisi asbes bocor, hingga dinding bangunan yang terancam roboh.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Taput, Bontor Hutasoit yang dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan jika ada sejumlah 50 unit lebih bangunan yang sedang direhabilitasi menggunakan DAK sebesar Rp34 miliar.

"Semuanya didasarkan pada Dapodik (Data pokok pendidikan). Mereka (sekolah penerima) yang mengusulkannya melalui dapodik di awal tahun. Kita hanya menguatkan," jelas Bontor.

Sayangnya, menurut Bontor, tidak semua kepala sekolah yang menyampaikan usulan kebutuhan akan sekolahnya di dapodik.

Hal tersebut dinilai Bontor disebabkan oleh beragam alasan, mulai ketidakpahaman personal hingga kemungkinan acuh akan kondisi sekolahnya.

Bontor membantah, jika kondisi bangunan sasaran di SMPN2 Tarutung, sama seperti bangunan sekolah penerima lainnya.

"Berbagai variasi kondisi bangunan. Ada juga sekolah di Lumban Garaga Simangumban (salah satu sekolah sasaran) yang kerusakan bangunannya sudah parah," sebutnya.

Meski demikian, dia berharap agar setiap kepala sekolah pro aktif melaporkan kondisi sekolahnya melalui dapodik.

"Jika kondisi ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk oknum kepala sekolahnya, sepertinya belum. Barangkali ini sebagai salah satu parameter saja, akan tetapi banyak hal lainnya yang harus dipertimbangkan," pungkasnya.