Jakarta (ANTARA) - Sukses vaksinasi Corona bagi minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia akan mengubah persepsi tentang potensi ancaman COVID-19 di Indonesia.
Dari persepsi negatif karena tingginya ancaman, akan berbalik menjadi persepsi positif berkat terwujudnya kekebalan komunitas atau herd immunity dari vaksinasi Corona yang mencapai target.
Terbentuknya persepsi positif karena minimnya ancaman penularan COVID-19 akan mendorong pemulihan pada semua aspek kehidupan. Tentu saja, di tengah perekonomian yang berselimut resesi sekarang ini, akselerasi pemulihan bisa dilakukan.
Mesin-mesin perekonomian yang bisa bekerja maksimal akan menarik kembali komunitas pekerja yang dirumahkan atau di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Juga karena ancaman COVID-19 telah direduksi sedemikian rupa, anak-anak serta remaja bisa kembali beraktivitas di sekolah maupun di kampus.
Target besar dan strategis Inilah yang dibidik pemerintah ketika akhirnya sampai pada keputusan untuk tidak setengah-setengah dalam melakukan vaksinasi corona.
Sebagaimana telah diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, vaksinasi Corona tidak akan menerapkan rencana skema subsidi dan skema mandiri. Oleh negara, seluruh rakyat Indonesia diberi hak mendapatkan vaksinasi, tanpa dipungut biaya karena biaya vaksinasi ditanggung oleh negara.
Pemerintah telah berkeputusan untuk menggunakan sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai vaksinasi.
Dari total anggaran Rp 695,2 triliun yang dikelola PEN, sudah terserap Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen. Sisanya diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir 2020, dan karena itu digunakan untuk membiayai vaksinasi COVID-19 pada tahun mendatang.
Keputusan ini solutif dan progresif. Sudah menjadi kalkulasi sejumlah kalangan bahwa rencana vaksinasi dengan skema subsidi dan skema mandiri kurang produktif, bahkan bisa saja sarat masalah. Karena bergantung pada kondisi keuangan setiap pribadi atau keluarga di masa pandemi dan resesi ekonomi sekarang, vaksinasi skema mandiri pasti berjalan lamban, memakan waktu dan juga menjadi ribet karena faktor eror di tahap penyimpanan serta distribusi vaksin.
Belum lagi faktor risiko penyimpangan, seperti spekulasi dan permainan harga.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target untuk segera mewujudkan persepsi positif dari vaksinasi skema mandiri menjadi tidak mudah.
Banyak orang akan menunda-nunda vaksinasi dengan alasan belum punya dana untuk membeli vaksin. Akibatnya justru bisa fatal, karena ketersediaan vaksin malah tidak menyelesaikan masalah. Ketika banyak orang menunda-nunda vaksinasi, potensi lonjakan kasus COVID-19 tetap terbuka.
Lonjakan kasus COVID-19 yang tidak berkesudahan tak hanya membentuk persepsi negatif, tetapi juga terus melipatgandakan kerugian negara dan masyarakat pada umumnya.
Kerugian masyarakat akibat pandemi COVID-19 sangat besar dan bisa dibaca dari berbagai aspek.
Misalnya, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Begitu juga kerugian negara. Tahun 2020 ini misalnya, pemerintah kehilangan penerimaan dari pajak sampai tak kurang dari Rp500 triliun. Ambruknya aktivitas perekonomian menyebabkan pelaku usaha tidak mampu membayar pajak.
Dari sektor pariwisata, potensi penerimaan yang mencapai enam miliar dolar AS hilang begitu saja. Kalau negara tidak segera mengambil langkah-langkah luar biasa untuk meminimalisir ancaman COVID-19, nilai kerugian masyarakat dan negara akan terus berlipat ganda di tahun-tahun mendatang. Dan, tentu saja akibatnya adalah menghadirkan penderitaan banyak orang.
Karena itu, keputusan pemerintah menanggung semua beban pembiayaan vaksinasi Corona layak disebut solutif dan progresif. Keputusan populis itu menjadi kekuatan negara untuk membalikKan persepsi tentang ancaman penularan COVID-19 di dalam negeri.
Semua institusi negara, baik kementerian, lembaga dan semua pemerintah daerah, wajib mengamankan keputusan ini, agar pada waktunya nanti vaksinasi COVID-19 oleh negara tepat guna dan tepat sasaran.
Ketika semua warga negara diberi hak untuk mendapatkan dan menerima suntikan vaksin corona tanpa biaya, langkah progresif ini harus dipahami sebagai upaya nyata Indonesia mewujudkan kekebalan komunitas. Bukankah banyak negara juga menempuh langkah yang sama untuk membangun persepsi positif itu?
Kalau diterjemahkan lebih komprehensif, keputusan pemerintah memberi hak vaksinasi kepada seluruh rakyat itu memuat ragam pesan.
Ketika nanti vaksinasi berjalan sesuai rencana, pemulihan pada semua aspek kehidupan bisa segera dimulai, termasuk akselerasi pemulihan ekonomi dari resesi.
Pelaku bisnis dan industri bisa mulai menyusun rencana menghidupkan mesin-mesin produksi, termasuk rencana memanggil kembali komunitas pekerja yang dirumahkan atau di-PHK (pemutusan hubungan kerja).
Tidak kalah pentingnya adalah pesan kepada sektor pendidikan untuk mempersiapkan kembalinya anak-anak serta remaja beraktivitas di sekolah dan di kampus.
Juga dari vaksinasi yang sukses, destinasi wisata yang kini lengang punya alasan dan keberanian untuk melakukan promosi. Begitu juga jasa perhotelan yang kini tingkat huniannya nyaris nol persen bisa bersiap-siap.
Pemerintah daerah Provinsi Bali, misalnya, bisa mengambil inisiatif dengan semua pelaku bisnis pariwisata, termasuk maskapai penerbangan, untuk melakukan promosi bersama. Dengan ancaman COVID-19 yang sangat minimal, diyakini bahwa baik wisatawan asing maupun lokal tidak akan takut lagi datang ke Bali. Inisiatif serupa bisa ditempuh pemerintah daerah lain yang mengandalkan obyek wisata di daerahnya masing-masing.
Kini, yang diharapkan masyarakat adalah kerja cepat Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 dan manajemen PT Bio Farma merampungkan program kerja masing-masing, utamanya terkait produksi dan pengadaan vaksin, serta program vaksinasi corona itu sendiri.
Agar masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar, semua rencana program vaksinasi itu hendaknya selalu disosialisasikan di ruang publik.
Kementerian Kesehatan bersama seluruh jajaran Dinas Kesehatan di semua provinsi diharapkan semakin aktif berbagi informasi kepada masyarakat
Masyarakat sangat ingin mengetahui rencana program vaksinasi yang dirancang pemerintah. Khususnya tentang jadual, tempat atau fasilitas kesehatan yang resmi ditunjuk hingga tata cara mendapatkan hak vaksinasi itu.
Antusiasme masyarakat itu sebaiknya didukung dengan informasi yang benar dan akurat dari pemerintah.
Tak kalah pentingnya adalah respons dan kesigapan semua pemerintah daerah menyosialisasikan informasi tentang vaksinasi gratis ini kepada masyarakat di daerahnya masing-masing hingga ke level rukun tetangga (RT), termasuk warga pedesaan.
Masyarakat harus tahu tentang bebas biaya vaksinasi sebagai hak setiap individu, guna mencegah penipuan atau pungutan liar.
*) Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR RI
