Perangkat lunak legal, cara awal atasi serangan siber

Jakarta (ANTARA) - Lembaga advokasi perangkat lunak BSA The Software Alliance berpendapat salah satu cara agar perangkat terlindung dari serangan siber adalah dengan menggunakan perangkat lunak yang legal.

"Serangan siber bisa terjadi karena menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi," kata Direktur Senior BSA, Tarun Sawney, dalam diskusi virtual, Selasa.

Temuan BSA Global Software Survey pada 2018 lalu, perangkat lunak yang tidak berlisensi seringkali disusupi malware atau masalah keamanan lainnya sehingga rentan diserang. Satu dari tiga organisasi yang menggunakan perangkat lunak ilegal berpeluang untuk mendapat serangan siber.

Baca juga: Wall Street ditutup lebih tinggi didorong reli saham teknologi

Data dari IDC, yang dikutip BSA dalam survei tersebut, menunjukkan satu perangkat yang diserang malware membutuhkan biaya sekitar 10.000 dolar Amerika Serikat agar bisa pulih.

Rata-rata perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar 2,4 juta dolar untuk memulihkan semua perangkat yang diserang malware.

Risiko serangan siber pun meningkat karena perubahan pola kerja akibat pandemi virus corona, karyawan harus bekerja dari rumah, menggunakan perangkat dan sambungan pribadi.

Risiko serangan siber ketika bekerja dari rumah lebih besar dibandingkan ketika bekerja di kantor, karena perusahaan memiliki tim TI serta perangkat juga sudah dibekali dengan berbagai fitur keamanan tambahan.

Baca juga: Wall Street naik dipicu saham teknologi, Nasdaq melonjak rekor tertinggi

BSA menjelaskan ketika memakai perangkat lunak yang legal, perangkat secara berkala akan diperbarui untuk mendapatkan pengamanan terkini. Pengguna juga akan mendapat notifikasi dan bantuan dari penyedia perangkat lunak ketika ditemukan celah keamanan, sesuatu yang tidak didapatkan di perangkat lunak ilegal.

Menurut BSA, software legal juga telah diuji coba sehingga pengguna mendapatkan produk yang stabil.

BSA mengadakan kampanye Legalize and Protect untuk kawasan Asia Tenggara, berupa ajakan untuk menggunakan perangkat lunak legal di Indonesia, Vietnam, Thailand dan Filipina, selama enam bulan ke depan.

Salah satu program dalam kampanye tersebut berupa konsultasi gratis untuk memfasilitasi perusahaan legalisasi perangkat lunak yang mereka gunakan.

BSA menargetkan kampanye ini dapat menjangkau 40.000 perusahaan di negara tersebut.