Badan pertanahan Tapteng luncurkan zona integritas bebas korupsi

Tapteng (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, meluncurkan zona integritas terkait peningkatan kapasitas SDM di lingkungan kantor pertanahan Tapanuli Tengah menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Peluncuran zona  itu dilangsungkan di PIA Hotel Pandan yang dihadiri oleh Kabid Penanganan dan Pengendalian Masalah Pertanahan, Sontian Siahaan SH, CN, mewakili Kakanwil BPN Sumut.

Ada pun tujuan peluncuran zona integritas itu menuru Kepala BPN Tapanuli Tengah Joko Sutari, untuk mendukung program dari Presiden Joko Widodo untuk melayani dengan tulus tanpa ada kepentingan.

Dengan demikian target dari Presiden Jokowi agar tanah di Indonesia bersertifikat dan aman dapat terwujud, sehingga berdampak terhadap ketertarikan investor untuk investasi di Indonesia.

“Supaya kami jangan salah menerapkan aturan itu sengaja kami mengundang PN Sibolga, Kejaksaan Negeri Sibolga, Polres Tapanuli Tengah untuk memberikan arahan kepada kami sehingga dalam penerapan di lapangan tidak berbenturan dengan hukum,” terang Joko, Kamis.

Sementara itu Sontian Siahaan dalam sambutannya memberikan dukungan dan semangat kepada pegawai BPN agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani.

“Zona integritas itu adalah, tindakan dan perbuatan harus searah. Jika itu sudah kita laksanakan dalam tugas kita, maka terhindar dari korupsi. Selain itu koordinasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Selamat buat BPN Tapanuli Tengah yang sudah meluncurkan zona integritas ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PN Sibolga Martua Sagala, SH, MH dalam arahannya menegaskan, bahwa produk dari BPN Tapteng sedikit yang bersengketa di Pengadilan Negeri Sibolga.

 Ia meminta dengan pencanangan zona integritas dengan subjek dan objek yang tepat, maka akan semakin memperkecil sengekata di PN Sibolga, bahkan harus bisa sampai zero atau nol.

Disebutkan Martua, bahwa tahun 2017 PN Sibolga sudah memulai zona integritas itu. Dan tantangan yang terberat datang dari orang dalam atau pengawai PN Sibolga. Dimana ada yang risih dengan ketegasan atau regulasi yang diterapkan karena masih terbiasa dengan hal yang sebelumnya.

“Saya yakin hal itu juga nanti akan dialami oleh kepala BPN Tapanuli Tengah. Untuk itu dibutuhkan ketegasan dan kesiapan dari seorang Kepala atau pemimpin untuk menerapkan integritas itu. Artinya kedisiplinan dan integritas itu harus dimulai dari komandan baru dicontoh anak buahnya. Agar itu dapat terwujud, maka seorang komandan harus tahan lapar pak Joko,” kata Martua.

Pada kesempatan itu juga BPN Tapanuli Tengah menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada 350 masyarakat Tapteng yang bergerak di bidang UKM. Hal itu sesuai dengan target dari BPN untuk membantu para pengusaha kecil menegah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.