Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan partainya belum memutuskan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah sebagai oposisi.
"Pertemuan antara Pak Prabowo (ketua umum Partai Gerindra) dengan Ibu Megawati (ketua umum PDI Perjuangan), bertujuan untuk rekonsiliasi persatuan yang diharapkan bisa berdampak ke masyarakat. Pertemuan itu lebih kepada tujuan untuk meredam polarisasi di masyarakat," kata Ferry Juliantono pada diskusi "Polemik: Utak Atik Manuver Elite" yang diselengarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.
Menurut Ferry Juliantono, bagi Partai Gerindra berada di dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan, sama mulianya. "Karena berada di dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan, sama-sama berkontribusi untuk membangun bangsa, tapi dari posisinya masing-masing," katanya.
Baca juga: Gerindra bantah telah siapkan nama calon menteri
Ferry meniai, bahwa partai oposisi maupun partai pemerintah adalah tidak diametral, tidak terlihat adanya saling berseberangan, sehingga seperti tidak ada oposisi.
Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianti dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menurut Ferry, adalah sikap Prabowo untuk membuka peluang dan penjajagan kemungkinan bergabung dengan pemerintah. "Namun, Partai Gerindra belum memutuskan, apakah akan bergabung atau tidak," katanya.
Sementara itu, Peneliti senior Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. R. Siti Zuhro mengatakan, dari partai-partai politik peserta pemilu 2019, hanya satu partai yang mengambil sikap tegas memilih sebagai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jangan-jangan nanti, PKS yang mengambil banyak keuntungan dalam menghadapi pemilu 2024. Karena pendukung yang kecewa dapat menyalutkan aspirasinya ke PKS," katanya.
Siti Zuhro melihat, partai-partai politik yang membangun komunikasi untuk melakukan rekonsiliasi, tapi sudah langsung diterjemahkan secara simpel oleh publik ingin bergabung dan menginginkan jabatan. "Karena partai politik, orientasinya memang kekuasaan," katanya.
