Bupati Paluta: Soal people power, masyarakat tidak perlu turun ke jalan

Padang Lawas Utara (ANTARA) - Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin Harahap mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtibmas menjelang sidang pleno KPU pada 22 Mei 2019. 

Menurut Andar Amin Harahap ketika buka puasa bersama, Sabtu (17/5), hasil pemilihan legislatif serta presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab KPU  sesuai dengan undang-undang. "Sehingga kita hanya perlu menunggu hasilnya saja," ungkapnya.

“Segenap masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk tetap menjaga keamanan ketertiban dan kekondusifan menjelang penggumuman hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta hasil pemilihan legislatif pada tanggal 22 Mei,” ujar Andar Amin menambahkan.

Andar Amin meminta agar masyarakat menerima apapun keputusan yang akan di tetapkan KPU. Menyinggung adanya provokasi masyarakat untuk melakukan gerakan people power pada saat sidang pleno KPU tanggal 22 Mei nanti, Andar Amin berharap agar masyarakat untuk tidak turun ke jalan, cukup berdoa dan turut menjaga keamanan dan ketertiban sesuai yang berlaku di negara Indonesia dan peraturan yang ada.

"Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di Padang Lawas Utara, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin menjaga keadaan kekondusifan,  sehingga apa yang kita harapkan bersama terkait hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif bisa membawa manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat khususnya di padang lawas utara," katanya.

Terpisah, Ketua FKUB Padang Lawas Utara H. Awaluddin Harahap juga mengimbau masyarakat agar jangan mau terprovokasi untuk membuat aksi-aksi yang berkaitan dengan hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan pada 22 Mei nanti.

Menyinggung ada warga Padang Lawas Utara yang akan berangkat ke Jakarta untuk ikut Gerakan People Power, H. Awaluddin  menyampaikan hal itu tidak benar.

“Insya Allah, sampai saat ini kami belum mendengar ada rencana atau niat masyarakat, dan kami akan menyampaikan itu tidak ada artinya atau gunanya. Kalaupun ada, itu cuma bisik bisik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hanya menunggu dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU," ujar H. Awaluddin Harahap.