Ambar dalam paparannya antara lain menyebutkan, dirinya sudah dua kali berkunjung ke kabupaten itu untuk memantau tim yang bertugas. Menurutnya, kegiatan seperti itu merupakan tugas rutin dengan mengunjungi kabupaten/kota yang diperiksa.
Ditambahkannya, laporan keuangan merupakan opini untuk satu tahun. Semuanya harus didukung bukti yang akurat. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) temuannya tetap ada, tapi tidak signifikan untuk dijadikan temuan. "Perencanaan merupakan 50 persen dari keberhasilan, namun harus disiplin," katanya.
Karenanya ia meminta agar menyelesaikan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan organisasi perangkat daerah (OPD). Kepada OPD dituntut melengkapi dokumen yang kuat guna mempermudah tim memverifikasi.
Wakil bupati pada kesempatan itu mengapresiasi kehadiran Kepala BPK RI Perwakilan Sumut beserta rombongan. Ia juga meminta pencerahan, masukan dan motivasi kepada Kepala BPK agar tata kelola keuangan Pemkab Labura lebih baik dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya pada 2017.
"Kami berkomitmen untuk dapat meraih kembali opini WTP untuk 2017, dan menjadi lebih baik dari tahun lalu. Labura sudah tiga kali mendapatkan opini WTP, tentunya ini menjadi beban moral kami bagaimana agar terus dapat mempertahankan opini WTP," tegasnya.
Turut hadir pada acara tersebut para asisten, staf ahli Bupati, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, para Kabag Setdakab Labura, Direktur Rumah Sakit, Jajaran Camat se-Labura, Kepala Bank Sumut Aek Kanopan, dan Para Kabid di jajaran OPD.