"Dibutuhkannya "win-win solution" atau jalan tengah agar pembahasan APBD-P tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar"
Medan, 1/12 (Antara) - Pimpinan DPRD Sumatera Utara diminta bersikap tegas terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015 yang belum dibahas.

"Pimpinan harus tegas, `yes or not` terhadap APBD-P," kata anggota Badan Angaran DPRD Sumut HMNezar Djoeli di Medan, Selasa.

Menurut Nezar, pihaknya menyesalkan kondisi yang ada, bahkan menimbulkan anggapan DPRD Sumut "menyandera" pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2015.

Bahkan, ada pihak yang menilai adanya konflik internal di lingkungan DPRD Sumut terkait pembahasan APBD-P tersebut seperti yang diberitakan di salah satu media di Kota Medan.

Untuk menghilangkan berbagai asumsi negatif, terutama untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang ada, pihaknya mendesak pimpinan DPRD Sumut untuk mengambil sikap tegas.

Dari analisis yang telah dilakukan, pihaknya menilai adanya keraguan untuk membahas APBD-P 2015 tersebut disebabkan kekhawatiran yang berlebihan dari eksekutif dan legislatif terhadap masalah hukum.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, pihaknya menilai dibutuhkannya "win-win solution" atau jalan tengah agar pembahasan APBD-P tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Jika memang ada keraguan terhadap hasil pembahasan, setiap fraksi di DPRD Sumut dapat membuat catatan-catatan dalam APBD-P yang akan disetujui.

Setelah APBD-P tersebut dibahas dan disetujui dengan catatan-catatan, hasilnya juga akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam evaluasi selama dua minggu tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan catatan atau persetujuan terhadap hasil pembahasan APBD-P 2015.

"Yang menjadi pimpinan DPRD itu adalah mendagri, biarlah nanti akan ada ranah evaluasi selama dua minggu. Biarlah mendagri yang memutuskan, `yes or not`," kata politisi Partai Nasdem itu.

Dengan keseriusan untuk membahas APBD-P 2015 tersebut, diharapkan masyarakat Sumut, terutama pihak-pihak yang terkait dapat merasakan manfaat dari APBD.

"Jadi, mari kita rapatkan barisan untuk merumuskan," kata Nezar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut dari Partai Golkar Leonard Surungan Samosir mengatakan, kendala dalam pembahasan selama ini karena minimnya komunikasi yang dilakukan Pemprov Sumut.

Pemprov dan DPRD Sumut diharapkan tidak "mengharamkan" lobi dan komunikasi sepanjang prosesnya tidak ada transaksi uang.

"Kalau tidak berkaitan dengan uang, kenapa takut lobi, Yang membuat mentah selama ini, usulan itu ditentang dalam paripurna karena tidak ada komunikasi," katanya. ***2***




Pewarta: Irwan Arfa
Editor : Ribut Priadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.