Simalungun, Sumut, 24/10 (Antara) - Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, mendesak pemerintah untuk menetapkan kabut asap yang telah berlangsung dalam hitungan bulanan sebagai bencana nasional.
"Kabut asap telah berakibat buruk terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan," ujar Ichwanuddin Nasution setelah terpilih sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Simalungun masa khidmat 2015-2020, Sabtu.
PKS juga menuntut kesungguhan pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan hutan.
Dalam pernyataan sikap yang berisi sembilan poin itu, PKS meminta pemerintah mencabut peraturan gubernur yang mengizinkan pembukaan lahan dengan pembakaran.
Poin lainnya, pemerintah juga diminta supaya berperan menciptakan ketertiban dunia, menerbitkan kebijakan fiskal untuk membantu petani karet dan kelapa sawit.
PKS juga mengajak elemen masyarakat menjadikan pilkada sebagai sarana pencerdasan dan pendewasaan politik, dan menjadikan kawasan KEK Sei Mangkei sebagai penyumbang PAD.
"Kita juga mendesak bupati (Simalungun) terpilih nantinya melanjutkan proses pemekaran Simalungun dalam satu tahun kepemimpinan," kata anggota DPRD Simalungun itu.
PKS mengimbau pemangku kepentingan menyamakan persepsi untuk mengembangkan Danau Toba sebagai objek wisata dunia.
Ichwanuddin juga menegaskan, PKS merupakan partai dakwah, bekerja bersama dan hasilnya dirasakan masyarakat.
"PKS siap berkhidmat untuk rakyat," tandas Ichwanuddin. ***2***
Pemerintah Didesak Tetapkan Asap Sebagai Bencana Nasional
Sabtu, 24 Oktober 2015 22:46 WIB 2496
kabut asap (antaranews)
"Kita juga mendesak bupati (Simalungun) terpilih nantinya melanjutkan proses pemekaran Simalungun dalam satu tahun kepemimpinan,"
