Pemprov Sumut Minta Swasta Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Medan, 11/8 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta pengusaha atau swasta meningkatkan peran dalam pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah itu yang mulai tumbuh melambat. Wakil Gubernur Sumut, H T Erry Nuradi di Medan, Selasa, mengatakan, peran aktif pengusaha sangat dibutuhkan mengingat anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas untuk melakukan pembangunan. "Pemerintah memang sangat membutuhkan bantuan pengusaha/swasta untuk membangun daerah yang otomatis bisa menggerakkan perekonomian," katanya pada Halal bi Halal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut. Erry yang menjadi pelaksana tugas Gubernur Sumut, mengakui, pembangunan yang dibutuhkan dewasa ini adalah bidang infrastruktur. Dia menegaskan, dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah hanya sebagai pemicu dengan menyediakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana. "Selanjutnya diharapkan swasta atau pengusaha yang membangunnya," katanya. Pengusaha, kata Erry Nuradi, diharapkan bisa melihat dan memanfaatkan potensi besar Sumut antara lain di sumber daya alam. "Perekonomian Sumut yang cenderung di atas angka nasional sebenarnya mengindikasikan bahwa besarnya potensi Sumut," katanya. Dia menjelaskan, meski pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II 2015, tumbuh melambat atau 4,97 persen tetapi masih di atas angka nasional yang sebesar 4,67 persen. "Pertumbuhan ekonomi yang melambat semakin membutuhkan peran pengusaha untuk mendorong kembali ke tingkat yang lebih baaik," katanya. Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara mengatakan, pengusaha tetap optimistis meski kondisi ekonomi global sedang kurang baik. "Tetapi pengusaha tetap meminta dukungan pemerintah yang pembuat kebijakan," katanya. Pengusaha, kata Ivan, perlu diberi dukungan dengan kebijakan yang memberi kemudahan dan kemurahan untuk swasta bisa lebih banyak berperan dalam pembangunan. Kemudahan semakini dirasakan perlu untuk membangun di kabupaten yang bukan saja infrastrukturnya kurang memadai, namun juga sumber daya manusianya yang lemah dan birokrasi yang juga kurang mendukung. ***3*** (T.E016/B/B. Situmorang/B. Situmorang)