Medan, 22/2 (Antara) - Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara M Affan mendesak dibentuknya panitia khusus untuk meneliti soal aset pemerintah provinsi menyusul banyaknya kasus soal "harta kekayaan" daerah itu.
"Usulan pembentukan Pansus Aset itu sudah disampaikan resmi Komisi C DPRD Sumut ke Ketua DPRD Sumut.Diharapkan Pansus Aset itu disetujui," katanya di Medan, Minggu.
Menurut politisi dari PDIP Sumut itu, pansus diharapkan bisa mendata atau mengetahui persis jumlah aset Pemprov Sumut.
Dewasa ini, jumlah aset Sumut dinilai rancu sehingga bisa menimbulkan kerugian Pemerintah dan rakyat Sumut dan termasuk menjadi ajang korupsi.
Kerancuan itu antara lain menyebabkan seringnya timbul masalah pada aset itu.
Lahan Hotel Dirga Surya yang dikelola PD Perhotelan Sumut misalnya sempat bersengketa dengan RS Siloam.
Belum lagi banyak kenderaan dinas mulai bus, mobil dan sepeda motor yang dinyatakan tidak layak beroperasi tetapi tidak jelas keberadaannya.
"Aset harus jelas, karena itu juga akan mempengaruhi penilaian BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Sumut,"katanya.
BPK Sumut misalnya menyatakan ada niilai aset 2013 yang rancu sejumlah Rp1,1 triliun.
Kabiro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sumut, Safruddin, sebelumnya menegaskan, pendataan dan pengelolaan aset di daerah itu sudah baik dengan sudah berhasilnya ditemukan 97 persen dari nilai aset yang dinyatakan rancu oleh BPK sejumlah Rp1,1 triliun pada 2013.
Dengan sudah terdata lengkapnya aset yang sebelumnya rancu, maka diharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut tahun anggaran 2014 bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dia mengakui, akibat aset yang masih belum terdata baik, pada tahun 2011, Pemprov Sumut memeroleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Mengacu pada penilaian itu, Pemprov Sumut terus berbenah, sehingga pada 2012 dan 2013 semakin menunjukkan peningkatan kualitas.
Meski pada 2013 masih ada terdapat kelemahan dengan hasil temuan BPK ketidakjelasan aset senilai Rp1,1 triliun.
Dia mengatakan, aset merupakan salah aspek penting dalam penilaian yang dilakukan oleh tim audit BPK untuk meraih opini WTP.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut terus berupaya memperbaiki pendataan aset.
"WTP tidak mesti tidak ada masalah atau temuan. Yang penting terdata baik dan jelas,"katanya.
Dia menegaskan, pencatatan aset dari manual ke sistem aplikasi Simda sangat membantu pendataan yang bagus dan tertib.***4***
Riza Fahriza
(T.E016/B/R. Fahriza/R. Fahriza)
Anggota DPRD Sumut Desak Buat Pansus Aset
Minggu, 22 Februari 2015 23:10 WIB 1270