Pemprov Sumut Bertekat Tekan Angka Kemiskinan

Medan, 6/1 (Antara)- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertekat untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut yang pada September 2013 mengalami peningkatan.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Medan, Senin menegaskan, dibutuhkan kerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah.

"Seperti yang saya nyatakan di awal tahun bahwa tahun ini adalah tahun kerja keras bagi Pemerintah Provinsi Sumut, maka akan semakin perlu kerja keras setelah ada data bahwa jumlah penduduk miskin bertambah tahun lalu," katanya.

Data BPS mengungkapkan, per September 2013 penduduk miskin di Sumut bertambah 51.600 orang atau menjadi 1.390.800 orang dibanding Maret 2013 yang antara lain dipicu tingginya angka inflasi.

Apalagi, pertambahan penduduk miskin terjadi di perkotaan dan pedesaan.

"Angka kemiskinan itu harus dijadikan cambuk untuk semakin membenahi kinerja. Penurunan kemiskinan harus dilakukan dan itu menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi semua jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut,"katanya.

Dia menegaskan, prestasi dalam hal realisasi besaran investasi 2013 di atas target atau Rp10,4 triliun dan masuk dalam 10 besar secara nasional, memang membanggankan.

Tetapi, kata dia, jangan terlena dengan prestasi tersebut mengingat penarikan investor juga bukan hal mudah apalagi krisis gas dan listrik masih terjadi dan ditambah adanya data jumlah kemiskinan yang bertambah.

"Semua SKPD harus menjalankan program kerjanya sejak awal tahun dan memaksimalkannya agar manfaatnya bisa segera dan benar-benar dirasakan masyarakat,"katanya.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, angka kemiskinan bisa ditekan kalau inflasi bisa diturunkan dan lowongan pekerjaan semakin banyak.

Untuk menekan inflasi, kata dia, pemerintah harus bisa mengendalikan harga jual berbagai barang di pasar dimana hal itu bisa dilakukan dengan cara penangaan secara baik dalam hal pengadaan dan distribusi barang.

Sementara untuk membuka lowongan pekerjaan, maka pemerintah harus menekan birokrasi perizinan, menyediakan infrastruktur dan berpromosi.***3***
(T.E016/B/Subagyo/C/Subagyo)