"Diundurnya pelaksanaan UN akibat terlambatnya distribusi naskah soal termasuk juga di beberapa kabupaten di Sumut, tentunya membuat kita semua prihatin," kata Staf Yayasan Pusaka Indonesia, Marjoko di Medan, Selasa.
Ia mengatakan, kondisi ini sangat disayangkan, karena terjadi di saat berlangsungnya ujian dan ini harus menjadi evaluasi karena menunjukkan ketidakprofesionalan panitia penyelenggara dalam melaksanakan ujian yang menjadi salah satu alat pemetaan pendidikan di Indonesia itu.
"Padahal sebelumnya panitia di daerah dan dalam hal ini adalah dinas pendidikan jauh-jauh hari telah menyatakan bahwa UN sudah siap digelar. Presiden harus turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang tegas atas kondisi ini, karena ini sama halnya negara telah mengabaikan dunia pendidikan," katanya.
Menurut dia, masalah semerawutnya pelaksanaan UN tahun ini harus ditangani secara nasional, karena ini merupakan suatu tragedi bagi dunia pendidikan di Indonesia termasuk di Sumatera Utara.
"Negara telah mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi dunia pendidikan tetapi pelayanannya masih perlu dipertanyakan. Sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap Mendikbud dan seluruh jajarannya terhadap peristiwa ini," katanya.
Kalaupun UN ini ditunda, lanjut dia, maka yang jadi korban adalah anak didik sendiri karena beban psikologis siswa jelas makin bertambah dalam menghadapi ujian susulan nantinya.
"Ini menjadi beban tersendiri bagi pelajar jika UN ini ditunda, mestinya kalau mau ditunda seharus ditunda UN di seluruh Indonesia, karena UN selalu dijadikan patokan bagi kelulusan siswa," katanya. ***4***
(T.KR-JRD/C/S. Muryono/S. Muryono) 16-04-2013 13:59:20
Pewarta: Juraidi:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
