Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Salman Alfarisi menyebut, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029 harus menjadi payung hukum dalam penataan kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata.
Salman menegaskan, penataan kedua kawasan di Sumatera Utara tersebut harus menjadi agenda prioritas yang dikerjakan secara serius, terukur, dan lintas sektor.
"Arahan Presiden sudah sangat jelas. Penataan kota, dan pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada rencana aksi daerah konkret, dan dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota di Sumut," tegas Salman di Medan, Ahad (8/2).
Pernyataan ini disampaikan Salman setelah menghadiri rapat koordinasi "Rencana Aksi Daerah pada Penataan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata" yang digelar Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut pekan ini.
Hal ini sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, 2 Februari 2026.
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo itu harus diterjemahkan dengan rencana aksi yang jelas, terukur, dan dijalankan secara kolaborasi oleh seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Salman mengingatkan, RPJMD Sumut 2025–2029 harus menjadi payung hukum bagi pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen formalitas.
"RPJMD ini, payung hukum lima tahun pembangunan Sumut. Kalau sudah ditetapkan, semua OPD wajib linier. Semua program harus terarah, dan semua anggaran harus disiplin mengikuti prioritas. Tidak boleh ada ego sektoral," tegas Salman.
Seperti sektor pariwisata, lanjut dia, Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas harus menjadi lokomotif utama penguatan pariwisata Sumatera Utara, dan promosi yang dilakukan harus secara menyeluruh dan utuh.
Ia menilai, pembenahan Danau Toba tidak boleh hanya fokus pada kawasan inti, tetapi harus dimulai dari wilayah hinterland atau daerah penyangga.
"Kita harus membenahi infrastruktur di daerah hinterland yang beririsan. Mulai jalan, penginapan, fasilitas hotel, rumah ibadah sampai ketersediaan makanan halal. Ini penting agar wisata Danau Toba ramah bagi semua kalangan," tegasnya.
Legislator ini mendorong masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki kesadaran, bahwa pariwisata membutuhkan keterbukaan menerima wisatawan dari berbagai latar belakang, namun tetap menjaga kekuatan budaya lokal.
"Kita harus belajar dari Bali. Bali maju karena masyarakatnya terbuka menerima wisatawan seluruh dunia, tapi adat dan budaya tetap terjaga kuat. Danau Toba juga harus bisa seperti itu,” ujar Salman.
Politisi ini mengaku, strategi promosi pariwisata Sumut harus diperkuat melalui koordinasi lintas daerah, dan bahkan lintas provinsi agar promosi wisata berjalan lebih masif.
Ia menegaskan, bahwa Pemprov Sumut perlu fokus menghadirkan wisatawan internasional karena dampak ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar.
"Kita harus fokus menghadirkan wisatawan internasional. Bukan berarti mengabaikan wisatawan lokal, tetapi wisatawan mancanegara akan mendorong devisa, pendapatan daerah, dan multiplier effect yang lebih kuat,” katanya.
Selain Danau Toba dan Samosir, Salman juga mengatakan, bahwa Sumatera Utara memiliki banyak destinasi unggulan lainnya yang harus diperhatikan.
Ada Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Langkat, seperti Bahorok dan Tangkahan sebagai kawasan strategis perlu diperkuat digitalisasi ekowisata, dan peningkatan kapasitas pelaku wisata.
Kemudian, perlu ada perluasan terhadap promosi destinasi lain, seperti Nias memiliki potensi surfing kelas dunia, budaya lompat batu, tarian perang, dan kekayaan tradisi lokal.
"Pantai barat Sumut dengan potensi wisata bahari dan panorama pesisir, sedangkan di Medan sebagai hub wisata, dan pusat kuliner yang perlu ditata lebih baik agar menjadi daya tarik wisata perkotaan," paparnya.
Salman mengungkapkan, penataan kota menjadi kunci penguatan pariwisata, seperti Kota Medan dengan Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, dan Gedung London Sumatera harus diperkuat.
Sedangkan pengembangan kota-kota lain di Sumut, seperti Binjai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Kota-kota ini harus menjadi simpul konektivitas, pusat industri, pusat jasa sekaligus penopang pariwisata. Kalau kawasan perkotaan semrawut, pariwisata juga akan stagnan,” ujarnya.
Salman juga menambahkan, RPJMD Sumut 2025–2029 menetapkan sembilan target dan sasaran pembangunan sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, dan industri. Karenanya, seluruh perangkat daerah harus bekerja satu arah kebijakan yang terukur.
"Target RPJMD tidak boleh jadi angka di atas kertas. Harus membawa dampak pada pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. DPRD Sumut akan mengawal agar penataan kawasan perkotaan dan pariwisata benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Salman.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2026