Gaung Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota menggema di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara hajatan elektoral itu telah menjalankan tahapan-tahapan agar pesta demokrasi 5 tahunan di daerah berlangsung tanpa hambatan.
Tahapan itu mulai dari penentuan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sampai siapa yang berhak memperoleh tiket maju sebagai calon kepala daerah hingga sosialisi aturan-aturan kepemiluan dan kampanye, menjadi kewenangan KPU untuk dilaksanakan.
Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa itu berharapan dapat mengulang kesuksesan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 pada Februari lalu, yang berjalan lancar dan damai. Catatan positif diharapkan kembali terwujud pada pilkada yang digelar pada 27 Nopember 2024.
Pilkada untuk memilih bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota untuk memimpin pemerintahan dalam 5 tahun itu dilakukan di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Meski penduduk Sumut itu multietnis, pilkada mendatang diyakini bakal berlangsung lancar dan damai.
Jargon "cinta jagoan tapi tidak merusak persaudaraan" bisa menjadi pengingat semua elemen yang terlibat di dalamnya untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, lancar, dan damai.
Melihat antusiasme menyambut pilkada di Sumut itu, maka pemilih sebanyak 10.771.496 jiwa itu-- terdiri atas 5.302.681 pemilih laki- laki dan 5.468.815 perempuan--sebagian besar diyakini bakal menggunakan hak politiknya.
Para pemilih sekarang kian pintar bahwa pilkada merupakan momentum politik untuk memilih pemimpin terbaik, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota.
Sebagai orang timur, masyarakat selalu diajarkan menjunjung nilai-nilai kearifan dan moral yang tinggi, termasuk dalam etika berpolitik agar mereka mengedepankan perilaku politik yang santun, menjauhkan fitnah untuk saling menjatuhkan lawan politik.
Sebaliknya, pemilih yang kian cerdas justru mencari sosok kepala daerah yang mampu melakukan perubahan nyata membawa peningkatan kesejahteraan, terutama dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda.
Sebagai komitmen bersama menyukseskan pilkada di provinsi berpenduduk sekitar 15 juta jiwa itu, Pemprov Sumatera Utara juga mendeklarasikan Pilkada 2024 yang damai. Deklarasi ini dihadiri forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda), pimpinan partai politik, calon kepala daerah, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dari deklarasi, segenap elemen diminta ikut mengawal pelaksanaan pilkada di provinsi ini bisa berjalan dalam situasi keamanan yang kondusif dan lancar.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyatakan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman, damai, dan sukses membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Bahkan, Sumut--salah satu provinsi terbesar di Indonesia--harus menjadi pencontohan kesuksesan pilkada bagi daerah lain.
"Pilkada yang lancar akan diwujudkan kalau kita bersama bersama mempunyai komitmen dan tekad yang sama dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut," kata Agus Fatoni.
Tidak kalah pentingnya dalam mengawal pilkada tetap berjalan aman, damai, dan lancar, masyarakat di provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Malaka itu agar menghindari berita-berita bohong yang dapat memecah keberagaman di Sumatera Utara.
Kontestasi Pilkada Serentak 2024 untuk memilih bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dari sebanyak 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara itu di ikuti sebanyak 86 pasangan, dan lima di antaranya hanya ada satu pasangan calon atau melawan kotak kosong.
Sementara calon gubernur/wakil gubernur Sumut, diikuti dua pasangan calon yakni Edi Rahmayadi/Hasan Basri yang diusung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Gelora, PKN, dan Partai Buruh. Adapun duet Bobby Nasution/Surya diusung Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, dan PSI.
Edi Rahmayadi merupakan petahana karena ia merupakan Gubernur Sumut periode 2018--2023, sedangkan Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, merupakan Wali Kota Medan periode 2019--2024.
Sebagai bagian dari komitmen menjaga pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan aman itu, maka seluruh calon, partai politik pengusung, tim sukses pasangan, dan pendukungnya secara bersama-sama telah berikrar menjaga pilkada berlangsung damai.
Deklarasi sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pilkada damai ada yang dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat, juga berlangsung di gedung. Namun, hakikatnya adalah bersama menjaga agar pilkada berlangsung damai, aman, dan sukses.
Bagi pasangan calon kepala daerah tidak hanya mengikuti seremonial deklarasi, tapi juga ikut bersama-sama menandatangani naskah deklarasi damai. Naskah dari deklarasi tersebut mengikat secara moral dan etika untuk bersama-sama diterapkan di lapangan.
Selain KPU, Bawaslu, aparatur pemerintah, dan elemen lainnya, media juga dinilai memiliki peran strategis untuk mengawal pilkada serentak agar bisa berjalan aman dan damai sampai terpilihnya pimpinan daerah yang legitimate.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath mengatakan bahwa KPU sekurang-kurangnya harus menyiapkan tiga langkah untuk mengatur kampanye di media sosial selama masa kampanye Pilkada 2024.
Ada banyak peraturan yang perlu dibuat lebih lanjut oleh KPU, guna mengatur proses kampanye dari tim pemenangan para calon kepala daerah sehingga bisa mengurangi penyebaran berita bohong atau hoaks, fitnah, dan kampanye hitam.
Pertama, melakukan sosialisasi terkait jadwal kampanye, terutama kampanye di media sosial yang sering kali mengaburkan timeline masa kampanye. Pada masa tenang justru banyak kampanye beredar.
Kemudian, KPU harus secara aktif menjalin kerja sama dengan penyedia platform media sosial, agar mencegah disinformasi dan juga ujaran kebencian kepada pasangan calon.
Stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Sumut yang multietnis hal penting untuk mewujudkan pilkada berkualitas dan berjalan aman dan damai di provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah di Pulau Sumatera itu.
Dari tahapan dan proses pilkada damai itu, setidaknya dapat melahirkan pemimpin berkualitas, memajukan ekonomi, dan dicintai rakyat sehingga pemimpin terpilih mampu mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang aman dan bermartabat. Narasi itu juga sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera.
Editor: Achmad Zaenal M
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pesan damai Pilkada Sumut, "cinta jagoan tanpa merusak persaudaraan"
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara hajatan elektoral itu telah menjalankan tahapan-tahapan agar pesta demokrasi 5 tahunan di daerah berlangsung tanpa hambatan.
Tahapan itu mulai dari penentuan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sampai siapa yang berhak memperoleh tiket maju sebagai calon kepala daerah hingga sosialisi aturan-aturan kepemiluan dan kampanye, menjadi kewenangan KPU untuk dilaksanakan.
Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa itu berharapan dapat mengulang kesuksesan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 pada Februari lalu, yang berjalan lancar dan damai. Catatan positif diharapkan kembali terwujud pada pilkada yang digelar pada 27 Nopember 2024.
Pilkada untuk memilih bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota untuk memimpin pemerintahan dalam 5 tahun itu dilakukan di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
Meski penduduk Sumut itu multietnis, pilkada mendatang diyakini bakal berlangsung lancar dan damai.
Jargon "cinta jagoan tapi tidak merusak persaudaraan" bisa menjadi pengingat semua elemen yang terlibat di dalamnya untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, lancar, dan damai.
Melihat antusiasme menyambut pilkada di Sumut itu, maka pemilih sebanyak 10.771.496 jiwa itu-- terdiri atas 5.302.681 pemilih laki- laki dan 5.468.815 perempuan--sebagian besar diyakini bakal menggunakan hak politiknya.
Para pemilih sekarang kian pintar bahwa pilkada merupakan momentum politik untuk memilih pemimpin terbaik, baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota.
Sebagai orang timur, masyarakat selalu diajarkan menjunjung nilai-nilai kearifan dan moral yang tinggi, termasuk dalam etika berpolitik agar mereka mengedepankan perilaku politik yang santun, menjauhkan fitnah untuk saling menjatuhkan lawan politik.
Sebaliknya, pemilih yang kian cerdas justru mencari sosok kepala daerah yang mampu melakukan perubahan nyata membawa peningkatan kesejahteraan, terutama dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda.
Sebagai komitmen bersama menyukseskan pilkada di provinsi berpenduduk sekitar 15 juta jiwa itu, Pemprov Sumatera Utara juga mendeklarasikan Pilkada 2024 yang damai. Deklarasi ini dihadiri forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda), pimpinan partai politik, calon kepala daerah, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dari deklarasi, segenap elemen diminta ikut mengawal pelaksanaan pilkada di provinsi ini bisa berjalan dalam situasi keamanan yang kondusif dan lancar.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyatakan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman, damai, dan sukses membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. Bahkan, Sumut--salah satu provinsi terbesar di Indonesia--harus menjadi pencontohan kesuksesan pilkada bagi daerah lain.
"Pilkada yang lancar akan diwujudkan kalau kita bersama bersama mempunyai komitmen dan tekad yang sama dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut," kata Agus Fatoni.
Tidak kalah pentingnya dalam mengawal pilkada tetap berjalan aman, damai, dan lancar, masyarakat di provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Malaka itu agar menghindari berita-berita bohong yang dapat memecah keberagaman di Sumatera Utara.
Kontestasi Pilkada Serentak 2024 untuk memilih bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dari sebanyak 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara itu di ikuti sebanyak 86 pasangan, dan lima di antaranya hanya ada satu pasangan calon atau melawan kotak kosong.
Sementara calon gubernur/wakil gubernur Sumut, diikuti dua pasangan calon yakni Edi Rahmayadi/Hasan Basri yang diusung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Gelora, PKN, dan Partai Buruh. Adapun duet Bobby Nasution/Surya diusung Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, dan PSI.
Edi Rahmayadi merupakan petahana karena ia merupakan Gubernur Sumut periode 2018--2023, sedangkan Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, merupakan Wali Kota Medan periode 2019--2024.
Sebagai bagian dari komitmen menjaga pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan aman itu, maka seluruh calon, partai politik pengusung, tim sukses pasangan, dan pendukungnya secara bersama-sama telah berikrar menjaga pilkada berlangsung damai.
Deklarasi sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pilkada damai ada yang dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat, juga berlangsung di gedung. Namun, hakikatnya adalah bersama menjaga agar pilkada berlangsung damai, aman, dan sukses.
Bagi pasangan calon kepala daerah tidak hanya mengikuti seremonial deklarasi, tapi juga ikut bersama-sama menandatangani naskah deklarasi damai. Naskah dari deklarasi tersebut mengikat secara moral dan etika untuk bersama-sama diterapkan di lapangan.
Selain KPU, Bawaslu, aparatur pemerintah, dan elemen lainnya, media juga dinilai memiliki peran strategis untuk mengawal pilkada serentak agar bisa berjalan aman dan damai sampai terpilihnya pimpinan daerah yang legitimate.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath mengatakan bahwa KPU sekurang-kurangnya harus menyiapkan tiga langkah untuk mengatur kampanye di media sosial selama masa kampanye Pilkada 2024.
Ada banyak peraturan yang perlu dibuat lebih lanjut oleh KPU, guna mengatur proses kampanye dari tim pemenangan para calon kepala daerah sehingga bisa mengurangi penyebaran berita bohong atau hoaks, fitnah, dan kampanye hitam.
Pertama, melakukan sosialisasi terkait jadwal kampanye, terutama kampanye di media sosial yang sering kali mengaburkan timeline masa kampanye. Pada masa tenang justru banyak kampanye beredar.
Kemudian, KPU harus secara aktif menjalin kerja sama dengan penyedia platform media sosial, agar mencegah disinformasi dan juga ujaran kebencian kepada pasangan calon.
Stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Sumut yang multietnis hal penting untuk mewujudkan pilkada berkualitas dan berjalan aman dan damai di provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah di Pulau Sumatera itu.
Dari tahapan dan proses pilkada damai itu, setidaknya dapat melahirkan pemimpin berkualitas, memajukan ekonomi, dan dicintai rakyat sehingga pemimpin terpilih mampu mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang aman dan bermartabat. Narasi itu juga sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera.
Editor: Achmad Zaenal M
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pesan damai Pilkada Sumut, "cinta jagoan tanpa merusak persaudaraan"
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024