Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dapat meningkatkan pembayaran secara digital.
"Ada upaya pemerintah mendorong agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk lebih memprioritaskan pembayaran secara digital, walaupun tetap dilayani masyarakat yang melakukan transaksi secara tunai," ujar Gunawan di Medan, Rabu.
Menurut dia, ke depan setiap transaksi jual beli sudah harus dilakukan secara non tunai, karena banyak keunggulan saat bertransaksi secara digital.
Jadi, kata Gunawan para pelaku UMKM yang menjadi mitra penyelenggara PON yang diarahkan pemerintah untuk menyediakan layanan transaksi digital sudah tepat.
"Tinggal, minimal pelaku UMKM dibekali dengan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS," tutur dia.
Selagi masih ada waktu jelang perayaan PON, menurutnya, pelaku usaha itu yang belum mengetahui QRIS agar diberikan pelatihan agar memudahkan transaksi digital.
"Saya yakin tidak sulit bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan layanan transaksi uang digital. Yang penting diarahkan, didampingi dan difasilitasi. Mengingat momen PON ini sangat efektif untuk menggerakkan masyarakat bertransaksi secara digital," kata dia.
Akhirnya, Gunawan mengatakan pelaku UMKM menjadi lebih bankable dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dengan harapan dapat menggunakan layanan transaksi keuangan digital tersebut.
"Sehingga pelaku UMKM bisa lebih siap nantinya untuk mengakses layanan keuangan dari perbankan, seperti pinjaman atau tabungan," ucap Gunawan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait mengatakan, semua UMKM yang ikut dalam PON itu sistem pembayarannya harus QRIS, selain juga dengan menggunakan konvensional.
Dia menyatakan sebanyak 300 UMKM yang masih tahap kurasi untuk menyemarakkan acara nasional ini, akan didorong untuk menggunakan pembayaran digital tersebut.
Nantinya, jika ada pelaku UMKM yang belum menggunakan QRIS, pihaknya akan memberikan fasilitas agar mendaftarkan usahanya ke pembayaran digital itu.
"Hal ini Juga untuk meningkatkan penggunaan QRIS yang saat ini masih 40 persen dari 1,1 juta pelaku usah yang terdata," kata Naslindo.
Sebab, pihaknya menargetkan 60-70 persen UMKM sudah menggunakan QRIS pada akhir 2024, dan diharapkan meningkatkan mencapai 80 persen di 2025.
"Karena di daerah masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum menggunakan QRIS," ucap Naslindo.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
"Ada upaya pemerintah mendorong agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk lebih memprioritaskan pembayaran secara digital, walaupun tetap dilayani masyarakat yang melakukan transaksi secara tunai," ujar Gunawan di Medan, Rabu.
Menurut dia, ke depan setiap transaksi jual beli sudah harus dilakukan secara non tunai, karena banyak keunggulan saat bertransaksi secara digital.
Jadi, kata Gunawan para pelaku UMKM yang menjadi mitra penyelenggara PON yang diarahkan pemerintah untuk menyediakan layanan transaksi digital sudah tepat.
"Tinggal, minimal pelaku UMKM dibekali dengan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS," tutur dia.
Selagi masih ada waktu jelang perayaan PON, menurutnya, pelaku usaha itu yang belum mengetahui QRIS agar diberikan pelatihan agar memudahkan transaksi digital.
"Saya yakin tidak sulit bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan layanan transaksi uang digital. Yang penting diarahkan, didampingi dan difasilitasi. Mengingat momen PON ini sangat efektif untuk menggerakkan masyarakat bertransaksi secara digital," kata dia.
Akhirnya, Gunawan mengatakan pelaku UMKM menjadi lebih bankable dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dengan harapan dapat menggunakan layanan transaksi keuangan digital tersebut.
"Sehingga pelaku UMKM bisa lebih siap nantinya untuk mengakses layanan keuangan dari perbankan, seperti pinjaman atau tabungan," ucap Gunawan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait mengatakan, semua UMKM yang ikut dalam PON itu sistem pembayarannya harus QRIS, selain juga dengan menggunakan konvensional.
Dia menyatakan sebanyak 300 UMKM yang masih tahap kurasi untuk menyemarakkan acara nasional ini, akan didorong untuk menggunakan pembayaran digital tersebut.
Nantinya, jika ada pelaku UMKM yang belum menggunakan QRIS, pihaknya akan memberikan fasilitas agar mendaftarkan usahanya ke pembayaran digital itu.
"Hal ini Juga untuk meningkatkan penggunaan QRIS yang saat ini masih 40 persen dari 1,1 juta pelaku usah yang terdata," kata Naslindo.
Sebab, pihaknya menargetkan 60-70 persen UMKM sudah menggunakan QRIS pada akhir 2024, dan diharapkan meningkatkan mencapai 80 persen di 2025.
"Karena di daerah masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum menggunakan QRIS," ucap Naslindo.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024