Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan terkait komitmen dan dukungan penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Kemendagri menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dedikasi dan komitmen dalam mengalokasikan 100 persen dana dari APBD untuk mendukung operasional KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri dalam menyelenggarakan pilkada serentak tersebut.
"Kami memberikan penghargaan ini sebagai salah satu komitmen dan penghargaan dalam merealisasikan ketentuan perundang-undangan secara tepat waktu," ujar Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah di Medan, Senin (15/7).
Horas mengatakan pemerintah daerah dan pihak terkait memiliki peran penting dan strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi yang dijadwalkan pada November mendatang.
"Maka sebenarnya selain hibah kepada KPUD dan Bawaslu, maka diperlukan hibah kepada TNI-Polri. Ini lah sebenarnya dukungan yang perlu segera kita selesaikan," kata dia.
Untuk itu, Horas berharap pemerintah berserta pemangku kebijakan terkait terus meningkatkan koordinasi sehingga pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar.
“Tentunya di daerah kami berharap dapat berjalan lancar Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tambahkan satu lagi adalah stabilitas keamanannya terjamin," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Horas juga memberikan atensi kepada daerah yang belum menyalurkan keseluruhan pendanaan Pilkada.
Pihaknya mengimbau kepada daerah yang belum menyalurkan keseluruhan dana tersebut agar segar diselesaikan agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar.
“Kami mohon pemerintah daerah berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024," kata dia.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyebut pihaknya merealisasikan seluruh anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani sebelumnya.
Pemprov Sumut mengalokasikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp999 miliar yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar, dan TNI Rp22 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Kemendagri menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki dedikasi dan komitmen dalam mengalokasikan 100 persen dana dari APBD untuk mendukung operasional KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri dalam menyelenggarakan pilkada serentak tersebut.
"Kami memberikan penghargaan ini sebagai salah satu komitmen dan penghargaan dalam merealisasikan ketentuan perundang-undangan secara tepat waktu," ujar Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah di Medan, Senin (15/7).
Horas mengatakan pemerintah daerah dan pihak terkait memiliki peran penting dan strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi yang dijadwalkan pada November mendatang.
"Maka sebenarnya selain hibah kepada KPUD dan Bawaslu, maka diperlukan hibah kepada TNI-Polri. Ini lah sebenarnya dukungan yang perlu segera kita selesaikan," kata dia.
Untuk itu, Horas berharap pemerintah berserta pemangku kebijakan terkait terus meningkatkan koordinasi sehingga pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar.
“Tentunya di daerah kami berharap dapat berjalan lancar Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tambahkan satu lagi adalah stabilitas keamanannya terjamin," tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Horas juga memberikan atensi kepada daerah yang belum menyalurkan keseluruhan pendanaan Pilkada.
Pihaknya mengimbau kepada daerah yang belum menyalurkan keseluruhan dana tersebut agar segar diselesaikan agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar.
“Kami mohon pemerintah daerah berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024," kata dia.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyebut pihaknya merealisasikan seluruh anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani sebelumnya.
Pemprov Sumut mengalokasikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp999 miliar yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar, dan TNI Rp22 miliar.
Editor : Michael Teguh Adiputra S
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024