Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan bahwa pihaknya belum menemukan pelanggaran tender terkait Pemilu 2024 di Sumatera Utara (Sumut).
"Belum ada temuan yang secara spesifik mengarah ke sana (pemilu, Red)," ujar Ridho, di Medan, Kamis.
Dia melanjutkan, sejatinya ada beberapa aduan soal dugaan kecurangan tender yang tengah diproses oleh KPPU Kanwil I termasuk dari Sumut.
Akan tetapi, setelah didalami, Ridho menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut belum ada kaitannya dengan kepentingan untuk berkompetisi di Pemilu 2024.
Namun, dia menyebut, di wilayah kerja KPPU Kanwil I lainnya yaitu Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Siak, terdapat satu kasus tender yang terpaut dengan pesta demokrasi itu.
"Di Siak kami menemukan ada calon legislatif yang berperan sebagai perantara tender. Modusnya mirip-mirip yakni ada upaya mencari pemodal yang memiliki hubungan kepentingan dengan politisi," kata Ridho.
Adapun pada tahun 2023, KPPU Kanwil I menerima total 37 laporan persaingan usaha dengan mayoritas atau 24 laporan berasal dari Sumut.
Di provinsi beribu kota Medan, mayoritas laporan ke KPPU bersangkut paut dengan tender dan dua lainnya terkait kemitraan.
KPPU Kanwil I pun mengingatkan pemerintah daerah (pemda) di semua wilayah kerjanya agar cermat menilai setiap peserta tender dan pengajuan yang masuk supaya tidak terlibat masalah hukum di kemudian hari.
Seusai Pemilu 2024, Ridho menambahkan, yang menjadi perhatian KPPU Kanwil I di Sumut adalah soal dugaan penipisan stok beberapa komoditas pangan misalnya gula yang membuat harganya naik.
Menurut dia, berdasarkan informasi dari distributor, hal tersebut terjadi karena ada pembagian sembako dari para caleg pada masa kampanye.
"Informasi dari distributor, ada pesanan dari pihak tertentu yang mau membagi sembako," kata Ridho pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPPU belum temukan pelanggaran tender terkait Pemilu 2024 di Sumut
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024