Hingga akhir September 2023 ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp2,34 T atau sebesar 72,02 % dari pagu dan tumbuh sebesar 6,38% dari tahun lalu. Pertumbuhan itu cukup menggembirakan.
Demikian dikatakan Kepala KPPN Rantauprapat Warid Sudarwanto terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya tersebut, Senin (6/11). Sebelumnya ia telah menyampaikan Kinerja APBN itu secara daring dari Aula KPPN Rantau Prapat.
Dijelaskannya, dari sisi penerimaan negara untuk sektor pajak terhimpun sebesar Rp1.068 M dari target tahunan 1,774 Milyar atau 60,20% dari target. "Penerimaan pajak di Labuhanbatu Raya masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan," sebutnya.
Ditambahkannya, karena ketidakstabilan harga komoditas, khususnya sawit yang mempengaruhi sektor pendapatan pajak, ketika harga sawit mengalami kenaikan, maka penerimaan perpajakan juga akan terdongkrak naik (terjadi pada tahun lalu).
Perolehan itu dimungkinkan saat target penerimaan pajak dinaikkan, ternyata harga sawit tidak sebagus tahun lalu,sehingga penerimaan yang masuk menjadi tidak optimal dan menyebabkan kontraksi penerimaan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lebih lanjut ia menerangkan, dari sisi realisasi belanja, KPPN Rantauprapat sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp 2,34 T atau sebesar 72,02% dari pagu dan tumbuh sebesar 6,38% dari tahun lalu, dimana belanja pegawai tumbuh 7,91%, belanja barang tumbuh 9,7% dan belanja modal tumbuh 17,88%.
Pagu belanja barang terbesar dialokasikan untuk belanja barang non operasional sebesar Rp66,42 M telah terealisasi sebesar 75,68% atau Rp50,27M. Diikuti oleh belanja barang operasional sebesar Rp49,57M telah terealisasi Rp33,10M atau 66,77% dari pagu.
Kemudian belanja perjalanan dinas dalam negeri dengan pagu Rp16,63 M dan telah terealisasi Rp11,61 M atau sebesar 69,81%. Sedangkan belanja modal gedung dan bangunan sebanyak Rp 10,84M dan telah terealiasi sebesar Rp5,94M atau 54,79% dari pagu.
Untuk belanja modal terbesar terdapat pada Satker BPS Labuhan Batu Utara untuk output Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp4,14 miliar dengan realisasi sebesar Rp1,01 M atau 23,36% dari total pagu belanja modal pada BPS Labuhan Batu Utara.
Warid juga menyampaikan bahwa percepatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023, terdapat proyek untuk penanganan jalan daerah yaitu Pengawalan Eksekusi Belanja Dukungan Penanganan Jalan Daerah pada wilayah KPPN Rantau Prapat.
Ada terdapat dua proyek penanganan jalan daerah yaitu Preservasi Jalan Teluk Binjei-Tanjung Leidong dengan progress fisik 20,99% dan Preservasi Jalan Gunting Saga-Teluk Binjei dengan progress fisik 80,24%. (*realisasi s.d Oktober)
Selanjutnya Warid mengatakan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang dikelola TA 2023 berfokus kepada peningkatan kualitas belanja dan salah satu kebijakan yang mendukung tujuan tersebut adalah efisensi belanja barang yang bersifat non prioritas.
Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Rantauprapat dan mitra kerja agar tetap menjalin sinergi yang baik. "Kami berharap semua pihak yang berkontribusi agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBN menjadi semakin lebih baik dan mampu mensejahterahkan masyarakat serta dapat membangun perekonomian Indonesia khususnya daerah Labuhan Batu Raya," ujarnya.
Sebelum mengakhiri keterangannya ia menyatakan, tentunya diperlukan sikap optimis dari berbagai pihak agar kinerja APBN semakin nyata sembari diiringi kewaspadaan serta ketelitian dalam pengelolaanya mengingat situasi global saat ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Demikian dikatakan Kepala KPPN Rantauprapat Warid Sudarwanto terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya tersebut, Senin (6/11). Sebelumnya ia telah menyampaikan Kinerja APBN itu secara daring dari Aula KPPN Rantau Prapat.
Dijelaskannya, dari sisi penerimaan negara untuk sektor pajak terhimpun sebesar Rp1.068 M dari target tahunan 1,774 Milyar atau 60,20% dari target. "Penerimaan pajak di Labuhanbatu Raya masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan," sebutnya.
Ditambahkannya, karena ketidakstabilan harga komoditas, khususnya sawit yang mempengaruhi sektor pendapatan pajak, ketika harga sawit mengalami kenaikan, maka penerimaan perpajakan juga akan terdongkrak naik (terjadi pada tahun lalu).
Perolehan itu dimungkinkan saat target penerimaan pajak dinaikkan, ternyata harga sawit tidak sebagus tahun lalu,sehingga penerimaan yang masuk menjadi tidak optimal dan menyebabkan kontraksi penerimaan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lebih lanjut ia menerangkan, dari sisi realisasi belanja, KPPN Rantauprapat sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp 2,34 T atau sebesar 72,02% dari pagu dan tumbuh sebesar 6,38% dari tahun lalu, dimana belanja pegawai tumbuh 7,91%, belanja barang tumbuh 9,7% dan belanja modal tumbuh 17,88%.
Pagu belanja barang terbesar dialokasikan untuk belanja barang non operasional sebesar Rp66,42 M telah terealisasi sebesar 75,68% atau Rp50,27M. Diikuti oleh belanja barang operasional sebesar Rp49,57M telah terealisasi Rp33,10M atau 66,77% dari pagu.
Kemudian belanja perjalanan dinas dalam negeri dengan pagu Rp16,63 M dan telah terealisasi Rp11,61 M atau sebesar 69,81%. Sedangkan belanja modal gedung dan bangunan sebanyak Rp 10,84M dan telah terealiasi sebesar Rp5,94M atau 54,79% dari pagu.
Untuk belanja modal terbesar terdapat pada Satker BPS Labuhan Batu Utara untuk output Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp4,14 miliar dengan realisasi sebesar Rp1,01 M atau 23,36% dari total pagu belanja modal pada BPS Labuhan Batu Utara.
Warid juga menyampaikan bahwa percepatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023, terdapat proyek untuk penanganan jalan daerah yaitu Pengawalan Eksekusi Belanja Dukungan Penanganan Jalan Daerah pada wilayah KPPN Rantau Prapat.
Ada terdapat dua proyek penanganan jalan daerah yaitu Preservasi Jalan Teluk Binjei-Tanjung Leidong dengan progress fisik 20,99% dan Preservasi Jalan Gunting Saga-Teluk Binjei dengan progress fisik 80,24%. (*realisasi s.d Oktober)
Selanjutnya Warid mengatakan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang dikelola TA 2023 berfokus kepada peningkatan kualitas belanja dan salah satu kebijakan yang mendukung tujuan tersebut adalah efisensi belanja barang yang bersifat non prioritas.
Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Rantauprapat dan mitra kerja agar tetap menjalin sinergi yang baik. "Kami berharap semua pihak yang berkontribusi agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan APBN menjadi semakin lebih baik dan mampu mensejahterahkan masyarakat serta dapat membangun perekonomian Indonesia khususnya daerah Labuhan Batu Raya," ujarnya.
Sebelum mengakhiri keterangannya ia menyatakan, tentunya diperlukan sikap optimis dari berbagai pihak agar kinerja APBN semakin nyata sembari diiringi kewaspadaan serta ketelitian dalam pengelolaanya mengingat situasi global saat ini.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023