Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hendro Susanto mengapresiasi langkah Gubernur Edy Rahmayadi mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bambang Pardede karena kinerjanya yang kurang baik terkait realisasi proyek-proyek infrastruktur di daerah setempat.
"Kami apresiasi pencopotan itu, harusnya tahun lalu sudah dicopot kadis tersebut. Rekomendasi ini sudah kami sampaikan sejak tahun lalu ke gubernur," kata Hendro saat dikonfirmasi di Medan, Senin, menanggapi pencopotan Kadis PUPR.
Menurut ia, rekomendasi pencopotan itu sudah disampaikan melalui rapat paripurna pandangan akhir Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) maupun LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusun) pada tahun 2022.
Baca juga: Gubernur Sumut copot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR
Ditambah lagi saat rapat dengan Badan Anggaran DPRD Sumut pada akhir April 2023 terkait serapan anggaran triwulan pertama Januari sampai Maret 2023, Kadis PUPR Bambang Pardede juga tidak hadir.
"Padahal serapan anggaran Dinas PUPR paling rendah alias nomor paling bawah selama tiga bulan dan tidak jelas output-nya. Kami di Banggar sudah mengingatkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menyampaikan kepada gubernur agar menjadi perhatian serius," ujarnya.
Hendro mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Labuhan Batu beberapa waktu lali merupakan evaluasi terhadap Dinas PUPR Sumut bahwa kerja itu harus serius dan tuntas.
"Semoga plt (pelaksana tugas) yang ditunjuk oleh gubernur nantinya bisa jauh lebih baik lagi dan bagian dari mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat," tambahnya.
Hendro juga berharap Presiden Joko Widodo sering berkunjung ke Sumut, bukan hanya meninjau jalan yang rusak, tetapi juga banyak jembatan yang menjadi penghubung antardesa kondisinya rusak dan perlu diperbaiki.
"Selain itu, sekolah yang membutuhkan perhatian, pelaku UKM diberikan akses permodalan, memberikan alokasi tambahan peserta KIS PBI, memberantas narkoba dan judi dan juga terkait stunting," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut Safruddin mengatakan bahwa pencopotan Bambang Pardede dari posisi Kadis PUPR Sumut karena kinerjanya kurang baik terkait realisasi proyek infrastruktur senilai Rp2,7 triliun.
"Pada tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu enam bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung sudah tujuh bulan lebih, tapi kinerjanya tetap saja," ujar Safruddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Kami apresiasi pencopotan itu, harusnya tahun lalu sudah dicopot kadis tersebut. Rekomendasi ini sudah kami sampaikan sejak tahun lalu ke gubernur," kata Hendro saat dikonfirmasi di Medan, Senin, menanggapi pencopotan Kadis PUPR.
Menurut ia, rekomendasi pencopotan itu sudah disampaikan melalui rapat paripurna pandangan akhir Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) maupun LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusun) pada tahun 2022.
Baca juga: Gubernur Sumut copot Bambang Pardede sebagai Kadis PUPR
Ditambah lagi saat rapat dengan Badan Anggaran DPRD Sumut pada akhir April 2023 terkait serapan anggaran triwulan pertama Januari sampai Maret 2023, Kadis PUPR Bambang Pardede juga tidak hadir.
"Padahal serapan anggaran Dinas PUPR paling rendah alias nomor paling bawah selama tiga bulan dan tidak jelas output-nya. Kami di Banggar sudah mengingatkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menyampaikan kepada gubernur agar menjadi perhatian serius," ujarnya.
Hendro mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Labuhan Batu beberapa waktu lali merupakan evaluasi terhadap Dinas PUPR Sumut bahwa kerja itu harus serius dan tuntas.
"Semoga plt (pelaksana tugas) yang ditunjuk oleh gubernur nantinya bisa jauh lebih baik lagi dan bagian dari mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat," tambahnya.
Hendro juga berharap Presiden Joko Widodo sering berkunjung ke Sumut, bukan hanya meninjau jalan yang rusak, tetapi juga banyak jembatan yang menjadi penghubung antardesa kondisinya rusak dan perlu diperbaiki.
"Selain itu, sekolah yang membutuhkan perhatian, pelaku UKM diberikan akses permodalan, memberikan alokasi tambahan peserta KIS PBI, memberantas narkoba dan judi dan juga terkait stunting," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut Safruddin mengatakan bahwa pencopotan Bambang Pardede dari posisi Kadis PUPR Sumut karena kinerjanya kurang baik terkait realisasi proyek infrastruktur senilai Rp2,7 triliun.
"Pada tahun 2022, realisasinya hanya 23 persen, hanya sebatas uang muka. Setelah Oktober 2022, amanat diberikan dikasih waktu enam bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung sudah tujuh bulan lebih, tapi kinerjanya tetap saja," ujar Safruddin.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023