Anggota DPRD Sumatera Utara Zeira Salim Ritonga meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi segara menangani banjir yang terjadi di Desa Sialang Taji, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
“Ini menyangkut bencana dan nyawa manusia, seharusnya Pemprov Sumut bertanggung jawab, jangan hanya diam membisu,” ujar Zeira, di Medan, Jumat.
Ziera juga meminta Kepala Dinas PUPR Sumut segara merekomendasikan dana taktis tanggap bencana untuk memperbaiki akses jalan penghubung di empat kecamatan yang rusak parah.
Keempat kecamatan itu yakni Kulau Selatan, Hulu, Hilir dan Leidong.
Menurut Ziera, mengeluarkan dana taktis untuk penanggulangan bencana tidak melanggar aturan yang ada. Meskipun tanpa menunggu pembahasan dan persetujuan di DPRD Sumut.
"Penyelamatan nyawa manusia itu yang paling penting di atas segala aturan yang ada. Apalagi bencana banjir dan kerusakan infrastruktur di wilayah itu sudah banyak menelan korban nyawa manusia akibat terpeleset dan terseret arus," katanya.
Politisi ini juga menilai persoalan yang terjadi di Labura ini tidak lagi masalah infrastruktur yang rusak, melainkan lebih kepada persoalan tanggap bencana.
"Ini sudah masuk kategori bencana dan dana taktisnya terakomodir dalam APBD Sumut tahun 2023 ini senilai Rp90 miliar. Jadi apa susahnya menggelontorkan Rp6,5 miliar untuk perbaikan jalan dan infrastruktur yang rusak dan banyak memakan korban," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
“Ini menyangkut bencana dan nyawa manusia, seharusnya Pemprov Sumut bertanggung jawab, jangan hanya diam membisu,” ujar Zeira, di Medan, Jumat.
Ziera juga meminta Kepala Dinas PUPR Sumut segara merekomendasikan dana taktis tanggap bencana untuk memperbaiki akses jalan penghubung di empat kecamatan yang rusak parah.
Keempat kecamatan itu yakni Kulau Selatan, Hulu, Hilir dan Leidong.
Menurut Ziera, mengeluarkan dana taktis untuk penanggulangan bencana tidak melanggar aturan yang ada. Meskipun tanpa menunggu pembahasan dan persetujuan di DPRD Sumut.
"Penyelamatan nyawa manusia itu yang paling penting di atas segala aturan yang ada. Apalagi bencana banjir dan kerusakan infrastruktur di wilayah itu sudah banyak menelan korban nyawa manusia akibat terpeleset dan terseret arus," katanya.
Politisi ini juga menilai persoalan yang terjadi di Labura ini tidak lagi masalah infrastruktur yang rusak, melainkan lebih kepada persoalan tanggap bencana.
"Ini sudah masuk kategori bencana dan dana taktisnya terakomodir dalam APBD Sumut tahun 2023 ini senilai Rp90 miliar. Jadi apa susahnya menggelontorkan Rp6,5 miliar untuk perbaikan jalan dan infrastruktur yang rusak dan banyak memakan korban," pungkasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023