Pelaksana Tugas Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023, serta menyampaikan seluruh perangkat daerah agar bisa mengoptimalkan nilai MCP yang belum maksimal dalam waktu satu minggu.
Hal itu disampaikan Syah Afandin saat mengikuti zoom metting di LCC Pemkab Langkat, Jumat (24/3).
"Saya berharap dalam waktu satu minggu ini seluruh dinas yang masih belum menyelesaikan nilai MCP bisa selesai," instruksinya.
Sementara Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Toti Karnavian menyampaikan, korupsi merupakan musuh bersama berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pendekatan, penindakan agar tercipta efek jera pencegahan.
Agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi dan pendidikan anti korupsi dalam rangka kehidupan dalam upaya pencegahan dimana Kementerian Dalam Negeri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terintegrasi.
Pencegahan terintegrasi itu melalui delapan area intervensi yaitu Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
"Pesan Mendagri pada seluruh Kepala Daerah dan DPRD agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan serta senantiasa menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.
Sementara Syah Afandin menyampaikan pada seluruh perangkat daerah agar bisa mengoptimalkan nilai MCP yang belum maksimal dalam waktu satu minggu. "Saya berharap dalam waktu satu minggu ini seluruh Dinas yang masih belum menyelesaikan Nilai MCP bisa selesai," instruksinya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Inspektorat Drs. Hermansyah, M.IP, Plt Kepala Dinas PMD Drs. Basrah Pardomuan, Perkim Plt Reti Yanti, S.Sos, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra. Muliani. S, Kabag Protokol H. Mahardika Sastra Nasution,S.STP, MAP.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Hal itu disampaikan Syah Afandin saat mengikuti zoom metting di LCC Pemkab Langkat, Jumat (24/3).
"Saya berharap dalam waktu satu minggu ini seluruh dinas yang masih belum menyelesaikan nilai MCP bisa selesai," instruksinya.
Sementara Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Toti Karnavian menyampaikan, korupsi merupakan musuh bersama berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pendekatan, penindakan agar tercipta efek jera pencegahan.
Agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi dan pendidikan anti korupsi dalam rangka kehidupan dalam upaya pencegahan dimana Kementerian Dalam Negeri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terintegrasi.
Pencegahan terintegrasi itu melalui delapan area intervensi yaitu Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
"Pesan Mendagri pada seluruh Kepala Daerah dan DPRD agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan serta senantiasa menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.
Sementara Syah Afandin menyampaikan pada seluruh perangkat daerah agar bisa mengoptimalkan nilai MCP yang belum maksimal dalam waktu satu minggu. "Saya berharap dalam waktu satu minggu ini seluruh Dinas yang masih belum menyelesaikan Nilai MCP bisa selesai," instruksinya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Inspektorat Drs. Hermansyah, M.IP, Plt Kepala Dinas PMD Drs. Basrah Pardomuan, Perkim Plt Reti Yanti, S.Sos, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra. Muliani. S, Kabag Protokol H. Mahardika Sastra Nasution,S.STP, MAP.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023