Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara melakukan penandatanganan Memory of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Layanan Kekayaan Intelektual (KI) dengan Pemerintah Kota Medan.
"Tujuan MoU dan PKS ini sangat penting. Terutama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Imam Suyudi, dalam sambutannya di Medan, Jumat (10/03).
Imam menyebutkan MoU tersebut untuk membantu masyarakat mendaftarkan Kekayaan Intelektual dalam rangka peningkatan permohonan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
Saat ini Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian dari program peningkatan daya saing UMKM dalam industri perdagangan di era revolusi industri 4.0, khususnya merek.
"Dalam mendukung hal tersebut Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meluncurkan program unggulannya yaitu One Village One Brand, Sertifikasi Pusat Perbelanjaan yang berbasis Kekayaan Intelektual juga pencanangan Kawasan Karya Cipta," ucapnya.
Ia mengatakan program unggulan tersebut diluncurkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
"Kerja sama ini penting sebab daya tarik wisata suatu tempat kini tidak hanya bergantung pada kekayaan alam saja, tetapi juga pada kekayaan intelektual," kata Imam.
Kakanwil menambahkan di Kota Medan sangat banyak potensi produk- produk berbasis Kekayaan Intelektual yang perlu menjadi perhatian bersama untuk bisa didaftarkan, misalnya ikan teri Medan, kue bika ambon dan produk-produk lainnya yang perlu untuk dilindungi sebagai aset Kekayaan Intelektual daerah.
"Dengan dilaksanakannya MoU dan PKS ini, dapat membawa dampak positif bagi perkembangan Kekayaan Intelektual di Kota Medan juga terhadap peningkatan kesadaran serta pemahaman akan pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual," kata Imam.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Tujuan MoU dan PKS ini sangat penting. Terutama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Imam Suyudi, dalam sambutannya di Medan, Jumat (10/03).
Imam menyebutkan MoU tersebut untuk membantu masyarakat mendaftarkan Kekayaan Intelektual dalam rangka peningkatan permohonan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
Saat ini Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian dari program peningkatan daya saing UMKM dalam industri perdagangan di era revolusi industri 4.0, khususnya merek.
"Dalam mendukung hal tersebut Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meluncurkan program unggulannya yaitu One Village One Brand, Sertifikasi Pusat Perbelanjaan yang berbasis Kekayaan Intelektual juga pencanangan Kawasan Karya Cipta," ucapnya.
Ia mengatakan program unggulan tersebut diluncurkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
"Kerja sama ini penting sebab daya tarik wisata suatu tempat kini tidak hanya bergantung pada kekayaan alam saja, tetapi juga pada kekayaan intelektual," kata Imam.
Kakanwil menambahkan di Kota Medan sangat banyak potensi produk- produk berbasis Kekayaan Intelektual yang perlu menjadi perhatian bersama untuk bisa didaftarkan, misalnya ikan teri Medan, kue bika ambon dan produk-produk lainnya yang perlu untuk dilindungi sebagai aset Kekayaan Intelektual daerah.
"Dengan dilaksanakannya MoU dan PKS ini, dapat membawa dampak positif bagi perkembangan Kekayaan Intelektual di Kota Medan juga terhadap peningkatan kesadaran serta pemahaman akan pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual," kata Imam.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023