Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) angkat bicara soal adanya pengadaan kalender bertemplate kegiatan pemerintah daerah yang diterima oleh para kepala sekolah yang ada di lingkungan dinas pendidikan.
Seakan kalender itu resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Madina, di dalamnya terpampang jelas foto Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution beserta Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution.
Selain itu, pada kalender tersebut juga dicatut tulisan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madina, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Deny Haryono, Jumat (17/2) menegaskan, bahwasanya dinas pendidikan tidak pernah mengeluarkan surat edaran ataupun perintah secara langsung kepada korwil maupun kepala sekolah dalam pembelian kalender itu.
Menurutnya, kalender tersebut bisa disebut "liar" apalagi ditambah dengan harga yang sangat tidak wajar untuk dibelanjakan.
"Enggak ada, enggak ada, enggak ada itu" tegasnya.
Bahkan beberapa waktu lalu, Deny mengakui pada saat dinas pendidikan melakukan rapat kerja, para korwil telah mengeluhkan pengadaan kalender itu.
"Keluhan Korwil waktu rapat itu soal kalender juga. Mereka mengatakan kami dikirimi kalender, harganya sekian," ujar Deny.
Deni mengatakan, pembelian kalender tersebut boleh-boleh saja dilakukan dengan syarat harga yang wajar.
Sementara informasi dihimpun dari berbagai sumber bahwasanya harga kalender dijual mencapai Rp 100 ribu per kalendernya. Harga tersebut, tegas Deny sangat tidak wajar.
"Dibeli juga enggak ada masalah asalkan harga yang masuk akal. Enggak mungkin juga, kan sudah di antar. Tapi harga yang dipatok sekarang, itu gak wajar sih," ungkap dia.
Selain kepada para kepala sekolah, kalender berfoto kegiatan Pemda Madina itu juga dipasarkan di desa secara satu pintu melalui Camat.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Madina, Ahmad Meinul Lubis yang dikonfirmasi sebelumnya menyebutkan, jika pihaknya tidak ada program jual kalender.
"PMD gak ada program jual kelender," tegas Meinul singkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Seakan kalender itu resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Madina, di dalamnya terpampang jelas foto Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution beserta Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution.
Selain itu, pada kalender tersebut juga dicatut tulisan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madina, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Deny Haryono, Jumat (17/2) menegaskan, bahwasanya dinas pendidikan tidak pernah mengeluarkan surat edaran ataupun perintah secara langsung kepada korwil maupun kepala sekolah dalam pembelian kalender itu.
Menurutnya, kalender tersebut bisa disebut "liar" apalagi ditambah dengan harga yang sangat tidak wajar untuk dibelanjakan.
"Enggak ada, enggak ada, enggak ada itu" tegasnya.
Bahkan beberapa waktu lalu, Deny mengakui pada saat dinas pendidikan melakukan rapat kerja, para korwil telah mengeluhkan pengadaan kalender itu.
"Keluhan Korwil waktu rapat itu soal kalender juga. Mereka mengatakan kami dikirimi kalender, harganya sekian," ujar Deny.
Deni mengatakan, pembelian kalender tersebut boleh-boleh saja dilakukan dengan syarat harga yang wajar.
Sementara informasi dihimpun dari berbagai sumber bahwasanya harga kalender dijual mencapai Rp 100 ribu per kalendernya. Harga tersebut, tegas Deny sangat tidak wajar.
"Dibeli juga enggak ada masalah asalkan harga yang masuk akal. Enggak mungkin juga, kan sudah di antar. Tapi harga yang dipatok sekarang, itu gak wajar sih," ungkap dia.
Selain kepada para kepala sekolah, kalender berfoto kegiatan Pemda Madina itu juga dipasarkan di desa secara satu pintu melalui Camat.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Madina, Ahmad Meinul Lubis yang dikonfirmasi sebelumnya menyebutkan, jika pihaknya tidak ada program jual kalender.
"PMD gak ada program jual kelender," tegas Meinul singkat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023