Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Abyadi Siregar menyampaikan sebanyak 19 Polres di jajaran Polda setempat meraih zona hijau hasil survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022.
"Hal ini merupakan hasil survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 terhadap Polres di jajaran Polda Sumut," kata Abyadi, di Medan, Kamis.
Menurut dia, angka itu naik lebih 100 persen jika dibandingkan survei sebelumnya, yakni hanya sembilan Polres yang meraih zona hijau pada survei tahun 2021.
Dari 19 Polres yang meraih zona hijau berdasarkan survei kepatuhan Ombudsman RI tahun 2022 tersebut, tujuh di antaranya meraih kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau kategori A.
Ke 7 Polres dimaksud masing-masing Polres Binjai dengan nilai (95,63), Polres Madina (94,84), Polres Labuhanbatu (93,8), Polres Tebingtinggi (91,07), Polres Dairi (90,76), Polres Tanjungbalai (89,27), dan Polres Belawan (88,83).
Sedangkan 12 Polres yang meraih Predikat Zona Hijau kategori B dengan Opini Pelayanan Publik Kualitas Tinggi adalah Polres Pakpak Bharat (87,28), Polres Batubara (87,18), Polres Langkat (86,66), Polres Karo (85,72), Polres Samosir (84,23).
Kemudian, Polres Simalungun (83,56), Polres Deliserdang (82,72), Polres Serdang Bedagai (81,95), Polres Tapanuli Tengah (81,61), Polrestabes Medan (80,95), Polres Tapanuli Selatan (78,91) dan Polres Padangsidimpuan (78,75).
Ia mengungkapkan tentu harapannya kepolisian terus melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
"Mereka (kepolisian) harus kita beritahu sejauh apa tingkat kepatuhan mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.
Hal ini penting, katanya, apalagi banyak bernada negatif yang menggambarkan belum baiknya layanan kepolisian. Misalnya, hastag percumalaporpolisi, no viral no justice, no money no justice.
Semua hastag itu merupakan bentuk ungkapan kekecewaan masyarakat atas layanan kepolisian yang berkembang di tengah masyarakat. Semua ini adalah tantangan besar Polri.
"Mengembalikan kepercayaan publik, bahwa Polri adalah pelayan masyarakat. Ini merupakan tugas berat," kata Siregar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Hal ini merupakan hasil survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 terhadap Polres di jajaran Polda Sumut," kata Abyadi, di Medan, Kamis.
Menurut dia, angka itu naik lebih 100 persen jika dibandingkan survei sebelumnya, yakni hanya sembilan Polres yang meraih zona hijau pada survei tahun 2021.
Dari 19 Polres yang meraih zona hijau berdasarkan survei kepatuhan Ombudsman RI tahun 2022 tersebut, tujuh di antaranya meraih kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau kategori A.
Ke 7 Polres dimaksud masing-masing Polres Binjai dengan nilai (95,63), Polres Madina (94,84), Polres Labuhanbatu (93,8), Polres Tebingtinggi (91,07), Polres Dairi (90,76), Polres Tanjungbalai (89,27), dan Polres Belawan (88,83).
Sedangkan 12 Polres yang meraih Predikat Zona Hijau kategori B dengan Opini Pelayanan Publik Kualitas Tinggi adalah Polres Pakpak Bharat (87,28), Polres Batubara (87,18), Polres Langkat (86,66), Polres Karo (85,72), Polres Samosir (84,23).
Kemudian, Polres Simalungun (83,56), Polres Deliserdang (82,72), Polres Serdang Bedagai (81,95), Polres Tapanuli Tengah (81,61), Polrestabes Medan (80,95), Polres Tapanuli Selatan (78,91) dan Polres Padangsidimpuan (78,75).
Ia mengungkapkan tentu harapannya kepolisian terus melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
"Mereka (kepolisian) harus kita beritahu sejauh apa tingkat kepatuhan mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.
Hal ini penting, katanya, apalagi banyak bernada negatif yang menggambarkan belum baiknya layanan kepolisian. Misalnya, hastag percumalaporpolisi, no viral no justice, no money no justice.
Semua hastag itu merupakan bentuk ungkapan kekecewaan masyarakat atas layanan kepolisian yang berkembang di tengah masyarakat. Semua ini adalah tantangan besar Polri.
"Mengembalikan kepercayaan publik, bahwa Polri adalah pelayan masyarakat. Ini merupakan tugas berat," kata Siregar.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023