Rombongan Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara dihadang ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi saat melakukan kunjungan kerja ke pembangkit listrik tenaga panasbumi Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal, Jumat (14/10).
Setibanya di base camp Purba Lamo sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan DPRD Sumut sudah ditunggu oleh ratusan masyarakat.
Warga ini sengaja mengadang rombongan DPRD Sumut guna menyampaikan aspirasi mereka.
Di hadapan Komisi D, warga membacakan lima poin pernyataan sikap sebagaimana yang telah pernah mereka deklarasikan pada hari Senin (10/10) lalu.
Usai mendengarkan pernyataan dari warga, rombongan DPRD Sumut pun melanjutkan tugas mereka meninjau proyek panasbumi PT SMGP.
Dalam kunjungan itu, rombongan DPRD Sumut juga melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan dan perwakilan dari Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi.
Fahrizal Efendi Nasution, salah seorang anggota DPRD Sumut yang juga berasal dari Kabupaten Madina mengatakan, kunjungan mereka ke PLTP Sorik Marapi untuk bertemu langsung dengan manajemen perusahaan dan masyarakat yang terdampak pada insiden 27 September lalu.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi-Purba Lamo, Abdus Somad Lubis bersama tokoh masyarakat Ali Umar yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan kepada tim DPRD Sumut bahwa tudingan di media yang menyebut hubungan warga Puncak Sorik Marapi dengan PT SMGP tidak harmonis, adalah tidak benar.
"Komunikasi masyarakat dengan pihak perusahaan lancar dan tidak ada masalah. Bahkan beberapa kali terjadi insiden mulai peristiwa 25 Januari 2021 yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan puluhan orang harus dirawat, kami dari masyarakat selalu aktif mengawal agar pihak perusahaan bertanggungjawab. Hingga beberapa kali terjadi peristiwa, perusahaan tidak pernah lari dari tanggungjawabnya," tambahnya.
Atas hal itu dia berharap DPRD Sumut agar bijaksana menyikapi situasi PT SMGP dengan masyarakat yang bergantung hidup di dalamnya sehingga apapun keputusan soal PT SMGP tidak merugikan masyarakat di wilayah Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Setibanya di base camp Purba Lamo sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan DPRD Sumut sudah ditunggu oleh ratusan masyarakat.
Warga ini sengaja mengadang rombongan DPRD Sumut guna menyampaikan aspirasi mereka.
Di hadapan Komisi D, warga membacakan lima poin pernyataan sikap sebagaimana yang telah pernah mereka deklarasikan pada hari Senin (10/10) lalu.
Usai mendengarkan pernyataan dari warga, rombongan DPRD Sumut pun melanjutkan tugas mereka meninjau proyek panasbumi PT SMGP.
Dalam kunjungan itu, rombongan DPRD Sumut juga melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan dan perwakilan dari Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi.
Fahrizal Efendi Nasution, salah seorang anggota DPRD Sumut yang juga berasal dari Kabupaten Madina mengatakan, kunjungan mereka ke PLTP Sorik Marapi untuk bertemu langsung dengan manajemen perusahaan dan masyarakat yang terdampak pada insiden 27 September lalu.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi-Purba Lamo, Abdus Somad Lubis bersama tokoh masyarakat Ali Umar yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan kepada tim DPRD Sumut bahwa tudingan di media yang menyebut hubungan warga Puncak Sorik Marapi dengan PT SMGP tidak harmonis, adalah tidak benar.
"Komunikasi masyarakat dengan pihak perusahaan lancar dan tidak ada masalah. Bahkan beberapa kali terjadi insiden mulai peristiwa 25 Januari 2021 yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan puluhan orang harus dirawat, kami dari masyarakat selalu aktif mengawal agar pihak perusahaan bertanggungjawab. Hingga beberapa kali terjadi peristiwa, perusahaan tidak pernah lari dari tanggungjawabnya," tambahnya.
Atas hal itu dia berharap DPRD Sumut agar bijaksana menyikapi situasi PT SMGP dengan masyarakat yang bergantung hidup di dalamnya sehingga apapun keputusan soal PT SMGP tidak merugikan masyarakat di wilayah Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022