Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus mendorong Pemkot menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kenaikan harga BBM saja sudah hampir satu bulan, maka kita mendorong untuk didistribusikan. Kalau misalnya penyalurannya lama, tentu dampaknya lebih parah lagi," tegas Rudiawan di Medan, Sumatera Utara, Jumat.
Sejauh ini, pihaknya baru melihat Dinas Perhubungan Kota Medan serius mendata penerima bantuan bagi pengemudi angkutan umum, seperti angkutan kota, ojek daring dan becak bermotor.
Di antaranya total 17.200 penerima bansos yang masih tahap verifikasi di kecamatan, dan subsidi masyarakat pengguna angkutan kota Rp1.500 terhitung Oktober, November dan Desember 2022.
Padahal Pemkot Medan menetapkan tiga kelompok masyarakat terdampak kenaikan harga BBM, yakni nelayan, pengemudi angkutan umum, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Diketahui, Pemkot Medan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk membantu masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
"Ini kan untuk mengurangi keluhan-keluhan dari nelayan, UMKM dan sopir angkutan kota atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu," terang dia.
Legislator ini juga mengawasi penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan berjalan transparan berdasarkan akuntabilitas data yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Jadi jangan sampai dana yang sudah dianggarkan pemerintah tidak tepat sasaran," kata Rudiawan yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Medan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kenaikan harga BBM saja sudah hampir satu bulan, maka kita mendorong untuk didistribusikan. Kalau misalnya penyalurannya lama, tentu dampaknya lebih parah lagi," tegas Rudiawan di Medan, Sumatera Utara, Jumat.
Sejauh ini, pihaknya baru melihat Dinas Perhubungan Kota Medan serius mendata penerima bantuan bagi pengemudi angkutan umum, seperti angkutan kota, ojek daring dan becak bermotor.
Di antaranya total 17.200 penerima bansos yang masih tahap verifikasi di kecamatan, dan subsidi masyarakat pengguna angkutan kota Rp1.500 terhitung Oktober, November dan Desember 2022.
Padahal Pemkot Medan menetapkan tiga kelompok masyarakat terdampak kenaikan harga BBM, yakni nelayan, pengemudi angkutan umum, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Diketahui, Pemkot Medan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk membantu masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
"Ini kan untuk mengurangi keluhan-keluhan dari nelayan, UMKM dan sopir angkutan kota atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu," terang dia.
Legislator ini juga mengawasi penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan berjalan transparan berdasarkan akuntabilitas data yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Jadi jangan sampai dana yang sudah dianggarkan pemerintah tidak tepat sasaran," kata Rudiawan yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Medan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022