Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menerima berkas yang diduga guru bodong dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Medan, Sumatera Utara.
"Dugaan permainan penerimaan PPPK di Medan, jelas mencoreng nama baik saudara Wali Kota Medan yang memiliki niat memperbaiki nasib guru honor," kata Rajudin di Medan, Senin.
Pernyataan ini diutarakannya usai menerima berkas guru yang diduga bodong sebagai bukti dari forum guru tidak tetap (FGTT) Kota Medan di ruang kerjanya DPRD Kota Medan.
Dari berkas yang disampaikan, pihaknya menilai adanya upaya sistematis dilakukan oleh sejumlah oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan.
"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita juga mengharapkan saudara Wali Kota Medan bisa menindaklanjuti persoalan ini," tegasnya.
Selain itu, Pemkot Medan juga harus menindak tegas kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum atas dugaan guru bodong di daerah ini.
"Yang terjadi sekarang, guru honor yang mengabdi belasan tahun tidak terima. Sementara guru yang sama sekali tidak pernah mengajar, tiba-tiba bisa lolos seleksi PPPK dan lulus," terang dia.
"Padahal program PPPK jabatan guru seharusnya bisa menyelesaikan persoalan guru honor di Kota Medan," ungkap Rajudin yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sofyan Harahap, guru honorer FGTT Kota Medan menemukan seorang guru di SD Negeri 060879 Medan berinisial AOH lulus PPPK, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajar di sekolah itu.
"AOH ini terdaftar sebagai guru honor di Juli 2020, dan sudah didaftarkan di Dapodik UPT SD Negeri 060879. Namun guru ini tidak pernah mengajar, dan tidak pernah menerima honor," terangnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022