Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Kejaksaan Negeri Langkat melakukan perjanjian kerjasama penanganan perkara hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerjasama ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Langkat H Syah Afandin SH dan Kajari Langkat Mei Abeto Harahap SH MH, di Aula Kantor Kejari Langkat, Stabat, Senin (13/6).
Syah Afandin berharap MoU ini dapat bersama-sama menyelamatkan kekayaan negara atau daerah. Serta menjaga kewibawaan pemerintah dalam menegakkan perundang-undangan, khususnya pada pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Afandin menjelaskan salah satu kelemahan yang perlu penanganan serius adalah menyangkut aset Pemkab Langkat, berupa tanah beserta bangunan yang masih banyak belum bersertifikat.
"Ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, bahkan sudah ada masuk ke ranah hukum, seperti kasus Pajak Stabat, rumah dinas guru di Tanjung Pura dan perkara lainnya," ujarnya.
Selain persolan tersebut MoU juga berfungsi pada pendampingan hukum atau pertimbangan hukum oleh Kejaksaan kepada beberapa perangkat daerah.
Agar giat dapat terealisasi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah atau volume, serta tertib administrasi sehingga terhindar dari permasalahan hukum.
Kajari Langkat Mei Abeto Harahap SH MH mengatakan MoU agar tidak ada hukum yang menyimpang pada penanganannya. Jadi diharapkan MoU ini dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum untuk terjerumus semakin dalam.
"Kami akan melakukan pendampingan hukum kepada Pemkab Langkat terkait penanganan perdata dan TUN dengan maksimal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Kerjasama ini ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Langkat H Syah Afandin SH dan Kajari Langkat Mei Abeto Harahap SH MH, di Aula Kantor Kejari Langkat, Stabat, Senin (13/6).
Syah Afandin berharap MoU ini dapat bersama-sama menyelamatkan kekayaan negara atau daerah. Serta menjaga kewibawaan pemerintah dalam menegakkan perundang-undangan, khususnya pada pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Afandin menjelaskan salah satu kelemahan yang perlu penanganan serius adalah menyangkut aset Pemkab Langkat, berupa tanah beserta bangunan yang masih banyak belum bersertifikat.
"Ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, bahkan sudah ada masuk ke ranah hukum, seperti kasus Pajak Stabat, rumah dinas guru di Tanjung Pura dan perkara lainnya," ujarnya.
Selain persolan tersebut MoU juga berfungsi pada pendampingan hukum atau pertimbangan hukum oleh Kejaksaan kepada beberapa perangkat daerah.
Agar giat dapat terealisasi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah atau volume, serta tertib administrasi sehingga terhindar dari permasalahan hukum.
Kajari Langkat Mei Abeto Harahap SH MH mengatakan MoU agar tidak ada hukum yang menyimpang pada penanganannya. Jadi diharapkan MoU ini dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum untuk terjerumus semakin dalam.
"Kami akan melakukan pendampingan hukum kepada Pemkab Langkat terkait penanganan perdata dan TUN dengan maksimal," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022