Sebanyak 2.155.806 warga Kota Medan atau sekitar 85,37 persen dari total 2.525.077 penduduk di kota tersebut telah dilindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Per 30 April 2022 tinggal 369.271 warga atau sekitar 14,63 persen yang belum terlindungi BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti di Medan, Selasa (10/5).
Dari jumlah total warga Kota Medan yang dilindungi BPJS tersebut, kata dia, sebanyak 698.223 orang merupakan pekerja penerima upah (PPU), seperti ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan karyawan swasta.
Baca juga: DPRD Medan terus pantau 331.000 warga tunggak BPJS Kesehatan
Kemudian pekerja bukan penerima upah (PBPU) di sektor informal sebanyak 502.120 orang, penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN sejumlah 487.615 orang, dan PBI melalui APBD sebanyak 402.797 orang.
Selanjutnya, bukan pekerja (BP) yang merupakan investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, dan pensiunan sebanyak 65.051 orang.
"Sisa penduduk yang belum terlindungi sebanyak 369.271 orang itu tentu ada yang sudah masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Bagi warga yang sudah masuk DTKS ini kami upayakan BPJS PBI melalui APBN," katanya.
Sedangkan yang tidak masuk DTKS, terutama warga yang tidak mampu akan dimasukkan BPJS PBI melalui pendanaan APBD Kota Medan.
Ia menyebut, saat ini jumlah warga Kota Medan yang masuk DTKS sebanyak 715.000 orang, yang ditanggung BPJS PBI melalui APBN hingga April 2022 sebanyak 487.615 orang.
Dalam APBD Kota Medan 2022, pihaknya telah menambahkan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan PBI sebanyak 100.000 orang guna mempercepat pencapaian jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
"Pada 9 Mei sudah ditampung sekitar 86.000 warga, dan masih ada sisa 34.000 lagi. Saat ini terus dilakukan pendataan untuk memenuhi kuota itu," ujar Khoiruddin.
Wali Kota Medan Bobby Nasution sebelumnya menyebut pemerintah kota berupaya mempercepat pencapaian jaminan kesehatan semesta yang ditargetkan pada awal 2024.
"Pada 2023 saya ingin lihat progres UHC seperti apa. Bisa enggak di 2023, seluruh masyarakat Kota Medan berobat hanya menggunakan KTP?. Saya mohon ini jadi pembahasan, dan progres 2023 sampai mana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Per 30 April 2022 tinggal 369.271 warga atau sekitar 14,63 persen yang belum terlindungi BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti di Medan, Selasa (10/5).
Dari jumlah total warga Kota Medan yang dilindungi BPJS tersebut, kata dia, sebanyak 698.223 orang merupakan pekerja penerima upah (PPU), seperti ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan karyawan swasta.
Baca juga: DPRD Medan terus pantau 331.000 warga tunggak BPJS Kesehatan
Kemudian pekerja bukan penerima upah (PBPU) di sektor informal sebanyak 502.120 orang, penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN sejumlah 487.615 orang, dan PBI melalui APBD sebanyak 402.797 orang.
Selanjutnya, bukan pekerja (BP) yang merupakan investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, dan pensiunan sebanyak 65.051 orang.
"Sisa penduduk yang belum terlindungi sebanyak 369.271 orang itu tentu ada yang sudah masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Bagi warga yang sudah masuk DTKS ini kami upayakan BPJS PBI melalui APBN," katanya.
Sedangkan yang tidak masuk DTKS, terutama warga yang tidak mampu akan dimasukkan BPJS PBI melalui pendanaan APBD Kota Medan.
Ia menyebut, saat ini jumlah warga Kota Medan yang masuk DTKS sebanyak 715.000 orang, yang ditanggung BPJS PBI melalui APBN hingga April 2022 sebanyak 487.615 orang.
Dalam APBD Kota Medan 2022, pihaknya telah menambahkan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan PBI sebanyak 100.000 orang guna mempercepat pencapaian jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
"Pada 9 Mei sudah ditampung sekitar 86.000 warga, dan masih ada sisa 34.000 lagi. Saat ini terus dilakukan pendataan untuk memenuhi kuota itu," ujar Khoiruddin.
Wali Kota Medan Bobby Nasution sebelumnya menyebut pemerintah kota berupaya mempercepat pencapaian jaminan kesehatan semesta yang ditargetkan pada awal 2024.
"Pada 2023 saya ingin lihat progres UHC seperti apa. Bisa enggak di 2023, seluruh masyarakat Kota Medan berobat hanya menggunakan KTP?. Saya mohon ini jadi pembahasan, dan progres 2023 sampai mana," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022