Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyebut bahwa laporan prilaku pungutan liar (pungli) dari masyarakat, terbanyak yang masuk lewat pesan singkat (SMS) dan media sosial di daerah ini.
"Laporan pungli terbanyak yang kita terima masuk dari masyarakat melalui SMS dan media sosial," terang Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Renward Parapat di Medan, Kamis.
Hal ini diungkapkannya mewakili Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menerima tim monitoring dan evaluasi Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli di Balai Kota Medan.
Menurutnya harus ada penguatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menampung lebih banyak lagi laporan dari masyarakat untuk kemudian segera ditindaklanjuti.
Sebab pemberantasan segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme hingga kini masih terus diupayakan oleh Pemkot Medan, dan pelaku pungli mulai individu, organisasi masyarakat dan kalangan pemerintah.
"Selain itu, kita juga harus memperbanyak cctv yang bisa memantau transaksi mencurigakan di kantor-kantor instansi di bawah Pemerintah Kota Medan," tegas Renward.
Baca juga: Pemprov Sumut dan Pemkot Medan sepakat dukung PTPN pertahankan tembakau Deli
Sebagai pemimpin di Kota Medan, ia mencontohkan, Wali Kota Medan beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke lapangan, dan menemukan fakta masih banyak pejabat menyalahgunakan wewenang.
"Agar kasus ini tidak terulang, hukuman penonaktifan bahkan pemberhentian secara langsung dilakukan sebagai bentuk terapi kejut bagi oknum yang ingin coba-coba melakukan pungli," paparnya.
"Jangan ada lagi uang terima kasih dan lain-lain dalam memberikan pelayanan. Kami ingin setiap ASN Pemkot Medan bekerja dari hati, bukan karena ada pamrih," ucap Renward.
Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli, Nugroho, mengatakan hal terpenting pemberantasan pungli yakni mengamati rekan-rekan kabupaten/kota agar memiliki komitmen memberantas pungli.
"Komitmen dalam memberantas kegiatan pungli ini, perlu ditekankan oleh para petugas kita," katanya.
"Setelah komitmen, maka petugas harus memiliki pemahaman saber pungli di kantor pelayanan publik yang di mulai dari depan. Setelah itu, baru kita lihat proses pelayanan diberikan bertele-tele atau tidak," terang Nugroho.
Baca juga: DPRD Medan minta pemkot benahi TPU Kristen amblas diterjang sungai
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Laporan pungli terbanyak yang kita terima masuk dari masyarakat melalui SMS dan media sosial," terang Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Renward Parapat di Medan, Kamis.
Hal ini diungkapkannya mewakili Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menerima tim monitoring dan evaluasi Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli di Balai Kota Medan.
Menurutnya harus ada penguatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menampung lebih banyak lagi laporan dari masyarakat untuk kemudian segera ditindaklanjuti.
Sebab pemberantasan segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme hingga kini masih terus diupayakan oleh Pemkot Medan, dan pelaku pungli mulai individu, organisasi masyarakat dan kalangan pemerintah.
"Selain itu, kita juga harus memperbanyak cctv yang bisa memantau transaksi mencurigakan di kantor-kantor instansi di bawah Pemerintah Kota Medan," tegas Renward.
Baca juga: Pemprov Sumut dan Pemkot Medan sepakat dukung PTPN pertahankan tembakau Deli
Sebagai pemimpin di Kota Medan, ia mencontohkan, Wali Kota Medan beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke lapangan, dan menemukan fakta masih banyak pejabat menyalahgunakan wewenang.
"Agar kasus ini tidak terulang, hukuman penonaktifan bahkan pemberhentian secara langsung dilakukan sebagai bentuk terapi kejut bagi oknum yang ingin coba-coba melakukan pungli," paparnya.
"Jangan ada lagi uang terima kasih dan lain-lain dalam memberikan pelayanan. Kami ingin setiap ASN Pemkot Medan bekerja dari hati, bukan karena ada pamrih," ucap Renward.
Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli, Nugroho, mengatakan hal terpenting pemberantasan pungli yakni mengamati rekan-rekan kabupaten/kota agar memiliki komitmen memberantas pungli.
"Komitmen dalam memberantas kegiatan pungli ini, perlu ditekankan oleh para petugas kita," katanya.
"Setelah komitmen, maka petugas harus memiliki pemahaman saber pungli di kantor pelayanan publik yang di mulai dari depan. Setelah itu, baru kita lihat proses pelayanan diberikan bertele-tele atau tidak," terang Nugroho.
Baca juga: DPRD Medan minta pemkot benahi TPU Kristen amblas diterjang sungai
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022