Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertimbangkan opsi melakukan penyekatan sejumlah pintu masuk dan keluar daerah untuk meminimalisir pergerakan masyarakat saat natal dan tahun baru. Apalagi rencananya pemerintah pada libur natal dan tahun baru kali ini berencana menerapkan PPKM level tiga di seluruh Indonesia.
"Tidak tertutup kemungkinan tetap ada pembatasan pada sejumlah ruas jalan, bertujuan meminimalisir lonjakan kasus COVID-19. Tetapi itu belum fix dapat dilaksanakan, karena menunggu Inmendagri terbaru keluar," kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Darat Dishub Sumut Agustinus Panjaitan, Jumat (19/11).
Menurut dia apabila Inmendagri tentang PPKM level tiga dalam rangka menyambut libur natal dan tahun sudah terbit, maka akan ada pembahasan lebih lanjut.
"Artinya nanti akan ada rapat lanjutan lagi ditingkat provinsi setelah Inmendagri terbaru terbit, supaya kita bisa menyesuaikan pergerakan moda angkutan selama natal dan tahun baru," ungkap.
Secara umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut telah menyatakan kesiapan untuk itu, baik secara sarana prasarana maupun penerapan protokol kesehatan secara ketat selama operasional.
"Namun belum bisa kita putuskan lantaran ditingkat kementerian akhirnya diundur rapat mengenai hal ini. Menteri PMK kabarnya membuat penyeragaman level tiga PPKM secara nasional untuk Natal dan Tahun Baru," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Hendri Ginting selaku Wakil Sekretaris Organda Sumut, mengakui belum ada rencana pembatasan mobilitas angkutan darat saat natal dan yahunhlataru nanti. "Intinya tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat saja," katanya.
Pihaknya menyampaikan sejumlah hal dalam pertemuan tersebut. Antara lain meminta jaminan pasokan solar bersubsidi, ruas alternatif sebagai solusi dampak kemacetan arus lalin maupun bencana alam pada jalur-jalur rawan sebagaimana pemetaan dari pemerintah dan Dirlantas.
"Tentu akan makan biaya lagi untuk kami ketika solar bersubsidi ini tak dijamin pasokannya. Sementara akan diatur tarif batas atas dan bawah selama operasional saat Nataru. Di sejumlah SPBU kami lihat pasokan solar belum sepenuhnya tersedia," kata Hendri.
Termasuk pihaknya minta disediakan alat berat pada ruas-ruas jalan rawan bencana alam, seperti menuju Kabanjahe sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat segera dievakuasi.
"Intinya tetap disiplin prokes, karena kami sudah lama sekali terpuruk dan Nataru ini tentu jadi momen untuk penghasilan. Hanya saja kemungkinan untuk angkutan barang di ruas-ruas tertentu bakal diberlakukan pembatasan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Tidak tertutup kemungkinan tetap ada pembatasan pada sejumlah ruas jalan, bertujuan meminimalisir lonjakan kasus COVID-19. Tetapi itu belum fix dapat dilaksanakan, karena menunggu Inmendagri terbaru keluar," kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Darat Dishub Sumut Agustinus Panjaitan, Jumat (19/11).
Menurut dia apabila Inmendagri tentang PPKM level tiga dalam rangka menyambut libur natal dan tahun sudah terbit, maka akan ada pembahasan lebih lanjut.
"Artinya nanti akan ada rapat lanjutan lagi ditingkat provinsi setelah Inmendagri terbaru terbit, supaya kita bisa menyesuaikan pergerakan moda angkutan selama natal dan tahun baru," ungkap.
Secara umum, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut telah menyatakan kesiapan untuk itu, baik secara sarana prasarana maupun penerapan protokol kesehatan secara ketat selama operasional.
"Namun belum bisa kita putuskan lantaran ditingkat kementerian akhirnya diundur rapat mengenai hal ini. Menteri PMK kabarnya membuat penyeragaman level tiga PPKM secara nasional untuk Natal dan Tahun Baru," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Hendri Ginting selaku Wakil Sekretaris Organda Sumut, mengakui belum ada rencana pembatasan mobilitas angkutan darat saat natal dan yahunhlataru nanti. "Intinya tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat saja," katanya.
Pihaknya menyampaikan sejumlah hal dalam pertemuan tersebut. Antara lain meminta jaminan pasokan solar bersubsidi, ruas alternatif sebagai solusi dampak kemacetan arus lalin maupun bencana alam pada jalur-jalur rawan sebagaimana pemetaan dari pemerintah dan Dirlantas.
"Tentu akan makan biaya lagi untuk kami ketika solar bersubsidi ini tak dijamin pasokannya. Sementara akan diatur tarif batas atas dan bawah selama operasional saat Nataru. Di sejumlah SPBU kami lihat pasokan solar belum sepenuhnya tersedia," kata Hendri.
Termasuk pihaknya minta disediakan alat berat pada ruas-ruas jalan rawan bencana alam, seperti menuju Kabanjahe sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat segera dievakuasi.
"Intinya tetap disiplin prokes, karena kami sudah lama sekali terpuruk dan Nataru ini tentu jadi momen untuk penghasilan. Hanya saja kemungkinan untuk angkutan barang di ruas-ruas tertentu bakal diberlakukan pembatasan," pungkasnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021